Plt Kadis PUPR Diganti

RIO-MUTASI PEJABAT PEMPROV (2)
RIO/Bengkulu Ekspress
PELANTIKAN: Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti memimpin pelantikan 407 pejabat eselon III & IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Rabu (5/9)

407 Pejabat Dimutasi

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Gerbong mutasi dibuka oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Tak tanggung-tanggung, 407 orang pejabat eselon III dan IV harus dimutasi secara masal. Terdiri dari 108 pejabat eselon III dan 299 pejabat eselon IV. Tak luput, jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi yang sebelumnya dijabat oleh Oktaviano ST MSi diganti dengan pejabat baru Maulizar Agustin.

Dari jabatan itu, Maulizar Agustin juga sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR Provinsi. Tidak hanya Okta yang bergeser kembali kejabatan definitifnya sebagai Sekretaris Dinas ESDM Provinsi, nama Khairil Anwar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta harus diganti oleh Ferry Ernes, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kominfotik Provinsi.

Sementara Khairil Anwar menduduki jabatan sebagai Plt Kepala BPSDM Provinsi sekaligus sebagai Sekretaris BPSDM Provinsi.

Kemudian ada nama Erwin Pasmawi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi, Mursal Kabid Sarana Prasarana Dinas Perumahaan dan Pemukiman, Suhari Zamzami Kabid Tata Hutan Dinas LHK, Mulyani Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Septi Erwandi Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR, Sri Hartika Kabid Humas dan Protokol Biro Umum Humas dan Protokol, Lukman Nur Hakim Kabid Binar Pemerintah Desa, Afrizal Kabid Perikanan Tangkal DKP, Heri Mariyadi Kabid Penanganan Bencana BPBD, Fitra Hilman Sekretaris Dispendikbud, M Duat Sekretaris Dispora, Eti Mulyadi Sekretaris Dinas Peberdayaan Perempuan dan KB, Rosnaini Sekretaris Dinas LHK, Murni Harizal Sekretaris Kominfotik dan ratusan pejabat lainnya dilantik secara serentak oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti SE MT. Untuk pengisian Plt menurutnya, karana selama ini banyak kosong.

Termasuk yang sudah berisi seperti Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi agar bisa fokus ke jabatan definitif sebagai Sekretaris Dinas ESDM. Untuk itu harus diambil orang baru, untuk mengisi jabatan yang kosong. “Kita ambil yang baru untuk jabatan yang kosong. Jadi bisa fokus semua,” ujar Nopian kepada Bengkulu Ekspress, usai melantik ratusan pejabat di Gedung Serbaguna (GSG) Pemprov Bengkulu, kemarin (5/9).

Dengan banyak pejabat baru di Dinas PUPR, Nopian meminta pejabat baru itu untuk segara menyelesaikan program yang sudah lama berhenti. Seperti mempercepat proses lelang beberapa paket pekerjaan yang belum selesai. “Paket-paket yang belum selesai, kita minta cepat dikerjakan,” tuturnya.

Namun demikian, dalam pelantikan itu, Nopian membantah yang dilakukan itu muka prosesi mutasi, namun hanya mengisi jabatan yang sudah kosong dan menggeser jabatan sebelumnya. “Ini hanya penggeseran tugas saja, sebagai pengembangan diri pejabat masing-masing,” papar Nopian.



Menurnya pergantiaan pejabat itu menjadi hal biasa. Sebab, untuk pengembangan pejabat itu tidak harus menjabat dengan jabatan yang tidak pernah tergantikan. Jika hal itu terjadi, maka pengalaman pejabat itu tidak akan berkembang. “Kalau hanya di Inspektorat saja kan tidak berkembang. Perlu ke OPD lain untuk menimba lain,” tambahnya.

Sementara itu, untuk pejabat eselon II, menurut Nopian juga tetap dilakukan mutasi dalam bentuk evaluasi jabatan. Prosesnya akan dilakukan secara open bidding. Dalam proses itu nantinya akan dapat menemukan pejabat yang tepat mengisi jabatan strategis tersebut. “Kita open bidding dulu sebagai bentuk evaluasi,” terang Nopian.

Meski demikian, Nopian memastikan, proses open bidding itu akan dilakukan pada tahun ini. Sehingga pada akhir tahun nanti sudah mendapatkan pejabat baru untuk menduduki sebagai kepada OPD. “Tahun ini kita gelar,” ujarnya.

Mutasi untuk pejabat eselon II itu dilakukan bukan hanya dilihat dari kinerjanya, tapi juga dilihat kondisi saat ini banyak pejabat Plt yang masih kosong. Untuk itu, kewajiban pengisiaan itu harus dilakukan oleh pemprov. “Yang kosong-kosong kita isi semua,” tandas Nopian. (151)