Plt Gubernur Harus Sejahterakan Buruh

Naikkan UMP Rp 1,2 Juta

BENGKULU, BE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta menyikapi tuntutan buruh untuk menyesuaikan angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak) di Bengkulu sekitar Rp 1,2 juta setiap bulannya. UMP tahun ini sekitar Rp 930 juta dinilai masih jauh dari angka KHL, sehingga kesejahteraan buruh tidak meningkat. “Bila dasar menaikan UMP adalah angka KHL, seharusnya Plt Gubernur harus menyeseuaikan angka KHL itu,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Parial SH.

Ia mengatakan perlunya meningkatkan kesejahteraan buruh dengan memberikan upah yang layak. Dengan penghasilan Rp 930 ribu per bulan, dinilai tidak sesuai dengan kondisi di Bengkulu, dimana semua harga pokok sangat mahal. “Berbeda bila di Jawa, dengan upah sebesar itu (Rp 930 ribu) tidak menjadi masalah karena harga-harga murah,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Dewan Syuro Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Syahganda Nainggolan saat pertemuan di Hotel Raflesia City mengatakan kenaikan UMP tidak mempengaruhi kesejahteraan buruh. Pasalnya, jumlah kenaikan UMP itu tidak sebanding dengan nilai inflasi yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Jadi sebetulnya upah buruh itu selama 10 tahun ini secara riil rata-rata tidak naik. Kita kan bicara nominal. Jadi nominal juga harus dilihat dari sisi inflasinya. Kalau nominal gaji naik tapi inflasi juga ada yang membuat bahan baku jadi naik, ya sama saja. Gaji yang diterima jadi tidak mempengaruhi kesejahteraan bagi pekerja,” tegas Syahganda.

Lebih lanjut Syahganda menjelaskan bahwa keserakahan pemilik modal dan adanya birokrasi yang korup juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi para pekerja dan buruh. Oleh karena itu, ia berharap agar keserakahan pemilik modal dan birokrasi yang korup segera dihentikan agar para pekerja dan buruh bisa mendapatkan upah yang tinggi yang dapat mensejahterakannya. “Kapitalis tercipta karena pemerintah korup. Maka dari itu selain agenda upah buruh dan hapus outsourcing, kita juga tegaskan pemerintah korup harus dimusnahkan,” katanya.

Saat ini, buruh di Bengkulu berharap ada kenaikan UMP untuk tahun 2013 yang akan ditetapkan akhir oktober nanti. Mereka meminta UMP disesuaikan dengan angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak). “Kami meminta, Plt Gubernur menaikan UMP berdasarkan hasil survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak) Bengkulu Rp 1.216.000 per bulannya. Artinya, UMP harus lebih atau maksimal sama dengan angka KHL,” kata Wakil Ketua DPD SPSI Bengkulu Sefti Feriyadi. (100)