Plt Gub: Rombak RSMY Tunggu Izin Mendagri

BENGKULU, BE – Terkait tuntutan perawat dan dokter yang menuntut  pencopotan Wakil Direktur Keuangan dan Pelayanan Medis, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur H Junaidi Hamsyah berjanji akan segera mengakomodir tuntutan dokter dan perawat.  Salah satunya, tututan agar Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Keuangan dicopot dari jabatannya.

“Dasar mutasi itu, asal ada izin dari Mendagri akan kita laksanakan. Soal ini, akan kami rapatkan di Pemprov dulu. Kemungkinan, ikan sepat ikan  gabus (makin cepat makin bagus) mutasi,” katanya.

Ia mengisyaratkan, sebenarnya sudah punya niat melakukan mutasi. “Maunya saya, asal tidak terkendala di Mendagri, akan selesai,” ujarnya menanggapi tuntutan mencopot Wadir Keuangan dan Pelayanan Medis RSUD M Yunus.

Ia mengatakan jika tidak terganjal dengan izin Mendagri, maka proses  perombakan di RSMY telah dilakukan. “Mungkin, sebulan yang lalu sudah dilakukan,” katanya.

Ditambahkan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Hj Hendarini, pihaknya melakukan pendekatan dari hati ke hati masyarakat. pada prinspinya, apa yang menjadi tuntutan perawat dan dokter sudah sesuai dengan hati nurani Plt Gubernur.  “Sebenarnya sudah akan dilaksanakan. Cuma terkendala izin dari Mendagri. Transpransi keuangan segera mungkin, akan dilakukan komputerisasi, keuangan akan semakin transparan,” katanya.

Ia mengatakan, secepat mungkin akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainya. Meski, mengancam akan melakukan aksi demontrasi bila tuntutan itu tidak dipenuhi. “Saya yakin mereka punya hati nurani, kalau tidak akan mogok lagi. Sebab itu, saya dan Pemprov harus betul betul menjaukan keseriusan. Kalau kita serius dia pasti akan menunjukan sikap yang baik,” ujarnya.

Hendarini mengatakan, persoalan rumah sakit  adalah persoalan kita bersama. “Bukan persoalan saya sendiri, bukan Plt gubernur saya, tetapi persoalan bersama. Kita harus gotong royong membenahinya, karena penyakit itu sudah kronis, jadi membenahinya  tidak bisa serampangan. Nanti didianogsa yang ini, ternyata keliru. Jangan sampai kita tadinya mau mengamputasi kaki, justru mengamputasi tangan,” katanya.

Disisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Parial SH  mendukung adanya perombakan manajemen RSUD M Yunus seperti tuntutan para medis saat unjukrasa di halaman gedung rumah sakit. Perombakan manajemen karena terbukti selama ini tidak profesional.  “Kami mendukung penuh tuntutan paramedis. Salah satunya perombakan manajemen karena terbukti selama ini tidak profesional,” ujarnya.

Menurut Parial,  tuntutan ratusan tenaga medis untuk melakukan perombakan manajamen sudah tepat. Termasuk, mengganti wakil direktur keuangan dan Pelayanan Medis. Kinerja yang ditunjukkan Wadir Keuangan  sudah terbukti tidak profesional.  “Salah satunya tergambar dari kasus pemalsuan tanda tangan Plt Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah dan sejumlah anggota dewan pembina rumah sakit itu. Pemalsuan tanda tangan anggota dewan pembina untuk mencairkan honor dari RSUD M Yunus sudah ditangani kepolisian daerah Bengkulu,” ujarnya. (100)