PILWABUP DIBOIKOT

Muchlis-ThohirTAIS, BE – Pemilihan Wabup Seluma dipastikan akan berlangsung hari ini sekitar pukul 10.00 WIB untuk memilih Mufran Imron atau Sudirman Saleh sebagai pendamping Bupati Seluma Bundra Jaya. Hanya saja, tidak semua anggota DPRD Seluma akan ikut dalam pemilihan. Seperti halnya PKS memboikot pemilihan tersebut lantaran kecewa semua kadernya dicoret dari usulan kandidat Wabup. Dua dewan asal PKS Martoni SHi dan H Suhandi lebih memilih mengikuti acara partainya di Jakarta. Selain itu adik mantan Bupati Seluma Murman Effendi, Khairi Yulian juga dipastikan absen. Sekalipun telah mengajukan pengunduran diri dari legislatif karena pindah parpol, Khairi Yulian masih berstatus anggota dewan dan memiliki hak suara.
“Bisa dipastikan mereka tidak hadir mengingat ada mengundurkan diri dan juga mengikuti Bimtek ke Jakarta,” ujar Wakil Ketua DPRD Seluma, Ir Muchlis Thohir
Sementara itu jelang pemilihan beredar rumors cost politics untuk memenangkan pertarungan berkisar Rp 20-50 juta per kursinya. Namun Muchlis cepat menepis informasi tersebut. Justru menurutnya nominal tersebut terlalu kecil.”Sampai kini belum ada pergerakan ke arah money politics  dari masing-masing kandidat,” tepisnya.
Muchlis juga memprediksi Mufran Imron bakal unggul dalam pemilihan nanti. Soalnya beberapa fraksi mendukung Mufran. “Saya yakin jika nantinya hanya ada satu nama Mufran Imron,” terangnya.
Adapun mekanisme sidang paripurna akan digelar dua tahap. Pertama menetapkan tata tertib apakah voting terbuka dengan memilih langsung dan secara terbuka atau voting tertutup dengan cara menyampaikan suara melalui bilik suara. Setelah disepakati baru akan dilakukan proses pemilihan.”Aturan kuorum kehadiran juga harus ditentukan,” ujarnya.

Minta Ubah Nama
Di bagian lain Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Bengkulu  meminta agar Bundra Jaya mengubah nama calon Wabup yang telah diajukan ke DPRD dengan memasukan 1 diantara 3 nama yang telah diusulkan PKS. PKS menilai ketiga nama yang diajukan adalah orang yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi untuk mendapingi Bundra Jaya melanjutkan pembangunan di Seluma. Ketiga nama itu adalah mantan Wakil Bupati Bengkulu Utara (BU), H Salamun Haris, anggota DPRD Provinsi Bengkulu Siswadi SP dan anggota DPRD Seluma H Suhandi SSos.
“Sangat disayangkan jika Bupati tidak mengakomodir usulan kami, padahal PKS sebagai partai pengusung Murman – Bundra telah memberikan kader terbaik untuk sesuai dengan keinginan masyarakat dan sang Bupati,” kata Ketua DPW PKS Bengkulu, Dedi Haryono ST kepada BE, kemarin.
Menurutnya, salah satu yang diajukan PKS bukan orang baru yang tidak berjasa membangun Seluma. Salah satunya Salamun Haris yang merupakan salah satu tokoh pemekaran Seluma dari kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, Suhandi juga memiliki peran penting dalam membangun Seluma, karena hanya Suhandi bersama 1 kader PKS lainnya yang duduk di DPRD yang tidak tersandung kasus dugaan korupsi di Seluma, sedangkan anggota dewan lainnya ditetapkan sebagai tersangka secara massal oleh KPK. Demikian juga halnya dengan  Siswadi SP yang keberadaannya cukup diperhitungkan di DPRD Provinsi Bengkulu saat ini.
“Saya kira tidak patut bagi bupati untuk tidak mengakomodir salah satu dari ketiga nama tersebut, namun saat kami mempertanyakan itu, Bundra pun tidak mampu memberikan alasan yang memuaskan,” ungkap Dedi.
Kendati demikian, Dedi mengaku tidak dapat memaksakan Bundra untuk tetap mengakomodir usulan PKS tersebut, karena pengajuan calon wakil Bupati ke DPRD adalah hak prerogratif sang Bupati yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun.
“Sebagai partai pengusung, kami sudah mengusulkan yang terbaik dan dianggap cocok untuk mendampingi Bundra, jika usulan itu tidak diterima maka kami serahkan kepada masyarakat untuk menilainya,” ucapnya pasrah.
Selain itu, Dedi juga mengungkapkan kekecewaan yang mendalam atas sikap Bundra Jaya. Karena  usulan yang diajukan PKS terkesan hanya formalitas belaka, sedangkan Bundra sendiri telah memiliki calon untuk disampaikan ke DPRD.
“Jelas kami kecewa dengan keputusan ini, seolah-olah usulan PKS tidak diperhitungkan dan pengajuan bakal calon dari PKS pun terkesan hanya sebagai formalitas saja, sedangkan Bupati telah punya pilihan lain,” tandasnya.(400/333)