Petani Seluma Demo

RIO-DEMO MASYARAKAT SELUMA DAN WALHI KE PEMPROV (1)

BENGKULU, BE – Puluhan petani dari dua kecamatan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Bengkulu. Mereka ini mengecam pembunuhan aktivis agraria dari Serikat Tani Tebo, Provinsi Jambi yang dibunuh petugas keamanan perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah itu.
Massa awalnya berkumpul di halaman Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu. Kemudian massa melakukan longmarch menuju kantor gubernur Bengkulu. Mereka dilengkapi spanduk dengan ukuran panjang yang bertuliskan “Selamatkan tanah kami, selamatkan anak-cucu kami” dan dan sejumlah poster yang berisikan berbagai kecaman seperti “Hentikan kriminalisasi petani”.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB itu pun mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Pun begitu tidak menyurutkan semangat massa untuk berorasi.
Dipintu gerbang itu, massa melakukan orasi yang diakomodir ketua Forum Petani Seluma Bersatu Osian Pakpahan.
“Kami mengecam pembunuhan aktivis agraria di Tebo dan aksi ini sebagai bentuk solidaritas petani korban penyerobotan lahan oleh perusahaan perkebunan,” teriak Ketua Forum Petani Seluma Bersatu Osian Pakpahan saat orasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin.
Dalam orasinya, Osian Pakpahan mengatakan, sebagai petani, iapun menghadapi persoalan sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan sawit PT Sandabi Indah Lestari di Kabupaten Seluma, sehingga juga merasakan penderitaan yang dialami petani di Tebo, Jambi. Untuk itu, kami mendesak pemerintah segera menuntaskan konflik agararia di sejumlah daerah di Tanah Air. “Jangan sampai kejadian serupa juga terjadi di Bengkulu, kami mendesak pemerintah menyelesaikan sengketa agraria seperti janji kampanye Presiden Joko Widodo,” katanya.
Dibeberkan Osian sengketa petani di lima desa dan satu dusun di Kecamatan Seluma Barat dan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma sudah berlangsung selama empat tahun. Sengketa lahan tersebut mulai sejak PT Sandabi Indah Lestari masuk ke Kabupaten Seluma pada 2011 setelah menenangkan lelang Hak Guna Usaha (HGU) PT Way Sebayur. Para petani yang mengelola areal seluas 1.200 hektare terusik dan terancam tergusur dari lahan yang sudah mereka kuasai secara turun-temurun. Aksi warga tersebut juga didampingi Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu dan mahasiswa pecinta alam Universitas Bengkulu.
Manajer Advokasi Walhi Bengkulu, Sony Taurus mengatakan pemerintah harus memprioritaskan penuntasan konflik agraria di nusantara, termasuk di Bengkulu. “Investasi yang rakus telah menciptakan ketidakseimbangan sosial di tengah masyarakat, dibuktikan dengan konflik yang terus meningkat,” kata dia.
Dalam catatan Walhi Bengkulu, ada 23 titik konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang tersebar di 7 kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu. Bila tidak ada penyelesaian konflik yang tegas dan cepat dari pemerintah, maka dikhawatirkan konflik sosial di daerah ini juga bisa terjadi sewaktu-waktu.
Sementara itu, aksi unjuk rasa itu akhirnya ditemui Plt Sekda Provinsi Bengkulu, Drs Sumardi MM. Di hadapan massa ia mengaku pemerintah provinsi sampai saat ini belum mengetahui penerbitan HGU PT SIL. Semestinya PT SIL wajib membagikan 20 persen dari luas tanah yang dikelolanya untuk dibagikan kepada warga setempat. Untuk menyikapi persoalan tersebut, ia berjanji akan mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan perwakilan dari masyarakat Kabupaten Seluma untuk membahas permasalahan sengketa tersebut. “Paling lama 2 minggu ke depan kami akan mengundang dan menyelesaikan persoalan sengketa ini,” tukasnya. Setelah mendapat tanggapan pemerintah daerah, massa pun membubarkan diri sekitar pukul 11.00 WIB. (247)