Pertanyakan Realisasi Pemerataan Guru

175324_939303_guru_baris_HL
Foto : IST

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Rencana mutasi para kepala sekolah dan guru yang pernah diwacanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi Bengkulu, hingga kini belum terealisasi. Padahal wacana itu sudah cukup lama digaungkan, sementara saat ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Guru pun mempertanyakan dan meminta Dinas Dikbud segera merealisasikan mutasi kepala sekolah dan guru untuk pemerataan guru di sekolah. Mengingat saat ini banyak sekolah kekurangan guru.

Salah seorang guru SMK yang tak mau disebutkan identitasnya sangat berharap adanya mutasi. Menurutnya, isu mutasi kepala sekolah dan guru tingkatan SMA/SMK yang tak kunjung terealisasi menimbulkan asumsi beragam, namun lebih berkembang kesisi negatifnya.

“Diknas Dikbud Propinsi Bengkulu terkesan menundanya sampai saat ini masih saja tahap pendataan. Padahal banyak sekolah, salah satunya di sekolah kami di Bengkulu Tengah, sejak agustus 2017 sudah terjadi konflik internal, ” katanya pada Bengkulu Ekspress.

Menurutnya, walau tim dari Inspektorat dan Dispendikbud Provinsi Bengkulu, sudah turun ke sekolah, tetapi tidak ada penyelesaian. Guru bahkan mendapatkan surat teguran tertulis dari Diknas dan dianggap bersalah. “Kami selaku guru minta Diknas membuka hati demi kebaikan pendidikan untuk segera melakukan pemerataan tenaga pendidik, ” pintanya.



Ia berharap dalam pelaksanaan mutasi kedepan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah sebaiknya ada pengendali mutunya, melalui rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Daud Abdulah MPd saat dikonfirmasi Bengkulu Ekspress  masih enggan bicara. Dia hanya mengatakan, saat ini Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sedang melakukan pendataan. Ia pun tak memberikan kepastian waktu pelaksanaan mutasi, namun memastikan secepatnya pemerataan guru yang dipertanyakan segera direalisasikan.

“Kapan pelaksanaan mutasi tunggu saja, karena harus mendapat persetujuan dari pimpinan,” tukasnya. (247)