Permintaan Dirwan ke Juhari

RIO/Bengkulu Ekspress
SAKSI: Plt Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi bersama tiga orang saksi lainnya memberikan kesaksian dalam lanjutan sidang perkara dugaan suap fee proyek OTT KPK dengan terdakwa Dirwan Mahmud, Hendarti dan Nursilawati di Pengadilan Tipidkor PN Bengkulu, Kamis (18/10).

Gusnan Kembali Beri Kesaksian

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu kembali menggelar sidang lanjutan atas kasus dugaan pemberian fee 15 yang diterima oleh Bupati non aktif Dirwan Mahmud yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Slamet Suripyo SH MH dan hakim anggota Gabriel Sialaga SH MH dan Rahmat SH MH.

Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan empat orang saksi yakni Plt Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, Ujang (PNS) Dinas PUPR selaku supir Kadis Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) yakni Suhadi, saksi Hariyulian supir Silustero Kadis PUPR yang sekarang ini dan saksi Harmen selaku kontraktor.

Dalam pemeriksaan itu, Gusnan Mulyadi kembali dihadirkan dalam persidangan kasus suap fee proyek pembangunan jalan dan jembatan tahun 2018 di Bengkulu Selatan. Ia diperiksa atas terdakwa Dirwan Mahmud, Hendrati, dan Nursilawati.

Jaksa KPK, Muhammad Asri SH MH kembali mencecar pertanyaan terkait pertemuan Gusnan, Dirwan, Juhari, dan seorang tim sukses di rumah makan Riung Bandung tahun 2015, yang membahas pencalonan Dirwan-Gusnan dalam pemilukada 2016. Secara khusus, JPU menanyakan adanya janji Dirwan terhadap Juhari, bila bisa membantunya dalam pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Hal tersebut dibenarkan adanya oleh Gusnan.

“Nanti akan diberikan kesempatan untuk membantu pembangunan di Bengkulu Selatan, baik itu dalam hal proyek atau yang lain” jelas Gusnan saat menceritakan pernyataan Dirwan di rumah makan Riung Bandung tahun 2015 lalu dimuka Persidangan, kemarin (18/10).

Selain itu, JPU juga mempertanyakan kepada Gusnan terkait permintaan terdakwa Jukak yakni untuk proyek tahun anggaran 2018, Juhari alias Jukak berkeinginan mendapatkan lima proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan total nilai pagu anggaran sebesar 750 juta dengan rinciaan normalisasi atau pengerasan telaga dalam menuju cinta mandi senilai 165 juta. Selanjutnya, peningkatan jalan desa tanggaraso kecamatan Pino Raya senilai 185 juta rupiah.

Kemudian jalan rabat beton desa Napal melintang Kecamatan Pino Raya senilai 180 juta rupiah dan proyek jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai 100 juta, serta proyek rehabilitasi jembatan gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino raya senilai 120 juta rupiah. Atas keinginan tersebut, pada awal bulan April 2018, Juhari bersama Nuhardi menemui terdakwa dirumahnya untuk menyampaikan keinginannya dengan menunjukkan rencana umum pengadaan Dinas PUPR. “Ya itu juga disampaikan Juhari dalam pertemuan di warung makan Riuang Bandung tersebut,” bebernya.

Selain itu, JPU juga mempertanyakan, apakah benar terdakwa Dirwan Mahmud menjanjikan kepada Juharti, jika nanti Dirwan menang dalam pilkada tersebut akan mengadakan syukuran memotong hewan sapi dirumah Juhari. “Ya kalau syukuran tersebut memang ada dan sudah dilakukan oleh pak Dirwan,” ucap Gusnan dalam persidangan.

Mendengar penjelasan Gusnan Mulyadi, berdasarkan pantauan Bengkulu Ekspress, terdakwa Dirwan hanya menggelengkan kepala.  Sementara itu, berdasarkan pemeriksaan itu, kembali terungkap jika terdakwa Dirwan juga menjanjikan hal tersebut kepada tim sukses lainnya yakni jika dirinya memangkan pilkada tersebut, jika tim suksesnya adalah seorang PNS maka akan diberikan jabatan, namun jika tim suksesnya swasta akan diberikan proyek. Namun ketika JPU kembali menanyakan secara detail mengenai permintaan Dirwan, namun salah satu anggota tim pengacara Dirwan kemudian langsung memberikan pernyataan keberatan ke majelis hakim. “Maaf Yang Mulia, pertanyaan jaksa ini sudah mengarahkan” jelas salah satu pengacara Dirwan Mahmud.



Sementara itu, saksi lainnya yang ikut diperiksa dihari yang sama yakni Ujang selaku supir Suhadi mantan Kadis PUPR mengatakan, jika dirinya pernah diminta oleh Suhadi untuk mengambil titipan dari Juhari yakni berupa plastik hitam. “Saya disuruh Pak Suhadi untuk menemui Juhari dan ketika bertemu Suhadi, Suhadi langsung menitipkan plastik warna hitam kepada saya namun saya tidak tahu apa isinya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sudah sekitar 3 sampai 4 kali terdakwa Juhari alias Jukak menemui Suhadi pada waktu itu dan dirinya tidak mengetahui pertemuan terkait apa. “Yang jelas saya hanya disuruh mengambil plastik hitam yang mana semuanya akan diserahkan ke pak Bupati,” tuturnya.

Dikesempatan lain, JPU KPK Muhammad Asri mengatakan, untuk diagenda persidangan selanjutnya, pihaknya akan kembali menghadirkan saksi lain yang terkait kasus ini karena masih banyak fakta-fakta lain yang akan terungkap untuk mengetahuiketerlibatan terdakwa Dirwan Mahmud pastinya. “Semua saksi nanti akan kita hadirkan yang mengetahui kasus ini atau yang terkait kasus ini, namun untuk siapa saja namanya, kitalihat saja sidang Kamis depan” ucapnya.

Sementara itu, terkait pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU itu, kuasa hukum terdakwa Saiful Anwar SH mengatakan, pihaknya masih berkeyakinan jika kliennya tersebut tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasusitu.
“Yang jelaskita akan siapkan semuanya untuk membuktikan jika pak Dirwan tidak bersalah yang akan dihadirkan dipersidangan nantinya,” bebernya.

Setelah empat saksi yang dihadirkan dipersidangan memberikan keterangan, sidang kembali ditunda dan dilanjutkan pada sidang Kamis depan tanggal 25 Oktober 2018 dengan agenda yang sama yaitu keterangan saksi lainnya dari JPU. (529)