Penyerapan APBN Minim

Foto: Ismet Saputra

Anggaran Rp 5,3 Triliun Belum Direalisasikan

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bengkulu masih minim. Tercatat, dari total anggaran pusat yang masuk Rp 6,8 triliun, hingga 17 Mei 2019 baru terserap 21,22 persen atau Rp 1,4 triliun. Artinya, masih ada 5,3 triliun yang belum direalisasikan.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu, Ismet Saputra melalui Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Abdullah mengatakan, realisasi anggaran hingga 17 Mei 2019 lalu belum sebaik realisasi pada 30 Mei 2018 lalu. Dimana angka realisasinya telah mencapai 27,02 persen. “Efektivitas pelaksanaan APBN lingkup wilayah Provinsi Bengkulu hingga pertengahan Mei 2019 masih belum memuaskan,” kata Abdullah, kemarin (11/6).

Bahkan berdasarkan data penyerapan APBN di Provinsi Bengkulu, belanja pegawai baru terserap sebesar 38,01 persen atau Rp 591 miliar dari 1,5 Triliun, kemudian belanja barang baru terserap 27,36 persen atau Rp 549 miliar dari Rp 2 triliun, belanja modal baru terserap 9,38 persen atau Rp 87,3 miliar dari Rp 931,27 miliar, belanja bansos terserap 15,47 persen atau Rp 2,31 miliar dari Rp 14,95 miliar, DAK Fisik sebesar Rp 1,2 triliun belum terserap sama sekali, dan dana desa terserap 20 persen atau Rp 215,88 miliar dari 1,07 triliun.



Melihat angka realisasi tersebut, Ia memperkirakan realisasi APBN di Provinsi Bengkulu pada tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dimana penyerapan anggaran akan tertumpuk di akhir tahun. Meski begitu, pihaknya memperkirakan capaian penyerapannya bisa di atas 95 persen. “Dari alokasi sebesar Rp 6,8 triliun ini, berdasarkan perhitungan proyeksi kami, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi bisa mencapai 95 persen lebih,” tuturnya.

Akan tetapi, capaian tersebut bisa diraih dengan keadaan yang ekstra kerja keras. Mengingat terkadang penumpukan di akhir tahun anggaran menyebabkan pekerjaan akan dilaksanakan terburu-buru dan membuat pekerjaan harus sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, karena jika tidak maka akan terjadi keterlambatan yang dapat mengakibatkan tidak terbayarnya pekerjaan sampai akhir tahun anggaran.

“Untuk itu, kita imbau agar seluruh Pemda dan Satker di Bengkulu bisa menyerap anggaran lebih cepat agar pembangunan dan perkonomian di Bengkulu bisa tumbuh,” tutupnya.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Bengkulu, Prof Dr Kamaludin MM mengatakan, kontribusi dana pusat dalam mendorong dan menstimulus pembangunan dan perekonomian Bengkulu cukup besar. Dana transfer dari pusat berpengaruh besar pada pertumbuhan PDRB Bengkulu. “Intinya kecepatan dan kesiapan pelaksanaan proyek harus bisa bersamaan,” kata Kamaludin.

Apabila serapan anggaran masih minim, hal tersebut nantinya akan membutuhkan kerja keras yang cukup tinggi diakhir tahun. Untuk itu, Ia berharap kepala daerah bisa gencar mengevaluasi setiap perangkat daerah untuk menuntaskan anggaran yang sudah direncanakan dalam DIPA. “Kita berharap penyerapan APBN di Bengkulu bisa maksimal, kalau penyerapannya maksimal tentu akan menunjang pembangunan, jangan menunggu akhir tahun tapi mulailah dari sekarang,” tutupnya.(999)