Penghitungan TPP Pemkot Diubah

MEDI/Bengkulu Ekspress
Sekda Kota Bengkulu, Marjon beserta jajaran menggelar rapat terkait perubahan sistem pembayaran TPP di ruang rapat Hidayah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, kemarin (30/1).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Pemerintah Kota Bengkulu mengubah sistem penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya. Jika sebelumnya ditentukan berdasarkan jabatan dan golongan, sekarang nominal TPP yang diterima berdasarkan poin-poin kegiatan yang dilakukan, sehingga setiap bulan akan disesuaikan dengan jumlah poin yang didapatkan.

“Misalnya, saya memimpin rapat berapa poinnya? Katakanlah Rp 1 juta, kemudian memimpin apel misalnya Rp 100 ribu, menandatangani perwal dan undangan Rp 100 ribu, nah itu dimasukkan dalam daftar rekap, sehingga dalam satu bulan itu berapa poin yang kita dapat tergantung yang kita kerjakan,” kata Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Marjon MPd, kemarin (30/1).

Dalam penerapan sistem baru ini, juga didukung oleh aplikasi khusus yang dibuat oleh Pemkot. Kegunaan aplikasi ini untuk mencatat serta mengkalkulasikan secara otomatis kegiatan apa saja yang sudah dikerjakan secara rinci, berikut dengan total poin per satu bulan.



“Kalau dasar hukum TPP sudah ada, tetapi ke depan kita gunakan aplikasi untuk lebih rinci pertanggungjawabannya, dan itu dilaporkan ke admin induk,” ungkapnya.

Selain itu, jika jabatan seorang ASN itu memiliki batas TPP hingga Rp 5 juta, tetapi di dalam satu bulan itu yang bersangkutan banyak absen atau tidak melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, maka secara otomatis menerima TPP yang sangat kecil.  “Kalau kita tidak bekerja maka aplikasi itu tidak akan mengisi, maka belum tentu dapat Rp 5 juta, bisa saja hanya Rp 1,5 juta, tergantung pekerjaan. Maka giatlah kita bekerja, itu tuntutannya,” jelas Marjon.

Menurut Marjon, penerapan sistem baru ini memiliki tujuan untuk mengurangi belanja pegawai dari sisi pembayaran TPP. Sebab, selama ini banyak pejabat yang mendapatkan TPP tinggi, tetapi tidak sesuai dengan kinerja yang dilakukan. Bahkan, justru terkesan malas karena kerja tidak kerja tetap mendapatkan uang.

“Kita harus berkembang, kalau selama ini kita terima-terima saja, maka sekarang besaran itu cocok gak dengan pekerjaannya, karena kita berpikir tentang penghematan maka ini kita lakukan,” pungkasnya. Untuk diketahui, pada tahun lalu, total anggaran yang dikeluarkan dari APBD kota mencapai Rp 61 miliar untuk TPP. Tahun ini Pemkot berkomitmen belanja pegawai harus ditekan agar bisa menstabilkan APBD. (805)