Pengawasan Hutan Tergantung APBD

Kondisi HL Bukit Daun yang sudah mulai rusak parah akibat aktivitas perambahan hutanKEPAHIANG, BE – Aktifitas pengawasan hutan seperti halnya kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Daun register V oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kepahiang juga tergantung dengan APBD. Ini dikatakan Kabid Keamanan dan Pembinaan Kawasan Hutan Dishutbun Kepahiang, Edi Junaidi SSos.
Menurut Edi, setiap melakukan pengawasan dengan cara turun patroli ke lapangan seperti razia secara langsung dalam kawasan HL membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, terlebih lagi dalam patroli itu mengikut sertakan anggota cukup banyak. “Pengawasan hutan guna menjaga kelestariannya juga sangat tergantung dengan APBD, seperti saat ini APBD belum bisa dicairkan, sehingga pengawasan kita juga belum maksimal,” ujarnya.
Dikatakannya, tiap kali patroli setidak-tidaknya masyarakat yang desanya dijadikan target razia juga diajak, ini dilakukan sebagai penunjuk jalan. Dengan mengajak masyarakat tidak mungkin juga bagi kita hanya memberikan ucapan terimakasih saja.
“Dalam artian mereka juga kita berikan makan, belum lagi biaya lainnya. Makanya sejak awal saya katakan pada saat menggelar patroli dalam kawasan biaya operasional yang dibutuhkan tidaklah sedikit,” katanya.
Dijelaskannya, terkait soal pengawasan kawasan hutan, ada 3 kawasan yang menjadi tanggungjawab pihaknya. Yakni kawasan HL Bukit Daun, Cagar Alam Pagar Gunung serta HL Bukit Konak yang berada di Kelurahan Pasar Ujung.
“Dari ketiga kawasan itu yang saat ini kelestariannya sangat terancam adalah kawasan HL Bukit Daun. Terbukti hingga saat ini kita masih meyakini ada beberapa wilayah dalam kawasan itu masih terus dirambah,” jelasnya.
Menurutnya, jika dalam waktu dekat APBD Kepahiang sudah bisa dicairkan, maka pihaknya kembali akan melakukan patroli. Terutama kawasan HL Bukit Daun wilayah desa Bukit Menyan dan Pelangkian yang saat ini disinyalir masih terdapat aktifitas perambahan.
“Saat ini kawasan hutan yang dirambah sudah cukup luas sehingga kita berharap masyarakat tidak lagi melakukan perambahan kawasan itu,” tandasnya.(505)