Pendukung Agusrin Siapkan Demontrasi

Tuntut Pelantikan Gubernur Definitif

BENGKULU,BE – Pendefinitifan Gubernur Bengkulu mulai direspon banyak pihak. Bahkan, elemen masyarakat yang selama ini dekat dengan  Gubernur Bengkulu H Agusrin M Najamudin yang tergabung dalam Komunitas Pro Agusrin (Kompas) sedang menyiapkan aksi untuk pelantikan terhadap gubernur definitif.

Pentolan Kompas, Aurego Jaya mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam Forum Solidaritas Rakyat Selamatkan Bengkulu (FSR-FB) akan melakukan aksi di gedung DPRD Provinsi. Aksi dengan jumlah massa yang diklaim sebanyak 200 orang itu menuntut DPRD Provinsi mendesak Mendagri mendefinitifkan Gubernur Bengkulu.

“Bengkulu saat ini butuh Gubernur definitif. Kita tidak mementingkan siapa orangnya. Apakah Pak Agusrin dikembalikan atau Junaidi dilantik, silahkan. Atau malah dari Presiden mengutus orangnya untuk menjadi Gubernur Bengkulu, silahkan. Kita tidak mementingkan dari bangsa dan Negara mana, mau orang Belanda atau Inggris yang akan diutus Presiden untuk menjadi Gubernur Bengkulu, kita terima. Yang jelas masyarakat Bengkulu saat ini butuh Gubernur definitif,” katanya.

Sementara itu, dalam forum dialog Plt Gubernur H. Junaidi Hamsyah,  dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Bengkulu bersama tokoh pejuang Provinsi Bengkulu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, BEM, Ormas, LSM dan pelajar, juga dibahas mengenai jabatan gubernur definitif.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bengkulu, Tharmizi Gumay, dalam forum yang digelar dalam rangka HUT ke 44 Provinsi Bengkulu itu mengatakan, memberikan dukungan kepada Junaidi. Ia mengaku sangat prihatin dengan kondisi daerah yang selama dua tahun dipimpin seorang Plt Gubernur. “Pak Plt Gubernur tidak usah takut untuk menempatkan pejabat sesuai dengan bidang ilmunya. Kedepan, kita anggap Plt Gubernur sebagai gubernur definitif”, katanya.

Lebih tegas lagi disampaikan Akademisi IAIN Bengkulu, Dra. Nurul Fadhila, M.Ag. Ia mengatakan, jabatan Plt Gubernur tidak memiliki kekuatan untuk melakukan berbagai kebijakan strategis daerah. Dengan jabatan Plt Gubernur selama dua tahun, Ia merasa Mendagri telah mempermainkan dan meremehkan Provinsi Bengkulu. “Mungkin dengan pejabat di daerah Mendagri tidak takut. Apa perlu masyarakat sipil dan tokoh masyarakat yang mendatangi langsung Mendagri. Ini merupakan bentuk kekecewaan, kekesalan sekaligus aspirasi kami dari masyarakat,” tegasnya.

Sementara Plt Gubernur H. Junaidi Hamsyah, yang saat itu memimpin jalannya dialog enggan berkomentar banyak. Ia mengakui, dengan jabatan Plt Gubernur yang diembannya saat ini, membatasi ruang geraknya untuk menjalankan roda pemerintahan. “Saya tidak menuntut jadi gubernur definitif. Apakah Pak Agusrin dikembalikan atau saya nantinya yang akan dilantik silahkan. Yang jelas, Bengkulu saat ini butuh seorang pemimpin yang kewenangannya tidak dibatasi PP 49 tahun 2008. Atau balikkan saja jabatan saya menjadi Wakil Gubernur, asal tidak dibatasi dengan PP 49 itu,” katanya.(100)