Pendemo Bakar Replika Pocong di Depan Kantor Gubernur Bengkulu

Bengkulu, bengkuluekspress.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bengkulu (Unib), Forum Petani Bersatu (FPB), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu, Senin (24/09/18), menggelar demo di depan Kantor Gubernur Bengkulu dan meminta bertemu dengan Plt. Gubernur Bengkulu, Dr Rohidin Mersyah. Dalam unjuk rasa tersebut, massa membakar atribut berbentuk pocong. Pocong itu dianggap melambangkan matinya hati nurani penguasa .

Koordinator Lapangan (Korlap) Demo BEM Unib, Hadi Pratama, menuturkan, aksi ini digelar untuk menyampaikan beberapa tuntutan terkait Hari Tani 2018.

Menanggapi aksi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti turun menemui massa aksi mewakili Plt. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Nopian menjelaskan, Plt. Gubernur Bengkulu, sedang menghadiri kegiatan di Mapolda Bengkulu. “Pak Gubernur sedang tidak ada ditempat, jadi saya yang mewakili,” tukas Nopian.

Pendemo tidak menerima kehadiran Sekdaprov. Mereka tetap memaksa ingin bertemu langsung dengan Plt. Gubernur Rohidin. Bahkan suasana sempat memanas manakala massa menuding Sekdaprov berbohong.

Karena kehadirannya sebagai perwakilan tidak diterima massa, Sekprov akhirnya meninggalkan lokasi. Untuk memastikan Plt. Gubernur Rohidin tidak berada di Sekretariat Pemda Provinsi, perwakilan massa diizinkan mensweeping beberapa ruangan. Meski memang tidak ditempat, massa tetap memaksa ingin bertemu Plt Gubernur Bengkulu Rohidin.

Hingga berita ini diturukan pendemo tetap bertahan di depan Kantor Gubernur Bengkulu, untuk menyampaikan tuntutannya. (HBN)

Tuntutan Massa Pendemo

1.Tolak Politik Liberalisasi Agraria, Pangan, Konflik Agraria, kriminalisasi petani dan isu lainnya.
2.Meminta keseriusan Pemerintah dalam menangani konflik agraria yang menempatkan petani menjadi korban penggusuran, kekerasan maupun kriminalisasi.
3.Mempertanyakan program Presiden RI Joko Widodo terkait NAWACITA yang seharusnya lebih mensejahterakan rakyat.
4.Cita-cita pelaksanaan Reformasi Agraria yang sekian lama tertunda kembali lahir setelah Presiden Joko Widodo memasukkan program pendistribusian tanah seluas 9 juta hektar dalam Nawa Cita. Yang kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Namun ketika ditinjau lebih jauh, program tersebut hanya didominasi dengan pembagian sertifikat tanah (4,5 juta hektar sertifikasi, 4,1 juta hektar pelepasan kawasan hutan, 0,4 juta hektar dari HGU habis, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya).
5.Selain itu massa juga akan mempertanyakan serta menyesalkan atas tindakan refresif Polri saat melakukan pengamanan dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa gerakan mahasiswa beberapa waktu belakangan ini.