Pemulihan Ekonomi di Bengkulu Dinilai Lambat


BENGKULU, BE – Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengeluhkan realisasi dan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih lambat.
Padahal, program-program itu tak hanya segera dibutuhkan dunia usaha, tapi juga masyarakat.

“Kami melihat selama ini implementasi di lapangan relatif lambat. Oleh karena itu, kami berharap itu bisa dilaksanakan dengan cepat, tepat, transparan, dan terbuka, juga bisa dirasakan tidak hanya para pekerja tetapi juga masyarakat,” kata Ketua Kadin Indonesia Provinsi Bengkulu, Ferry Rizal, kemarin (3/9).

Dari sisi realisasi, ia melihat program PEN masih lambat karena realisasinya se-Nasional baru sekitar 27 persen dari total anggaran yang dicanangkan mencapai Rp 695,2 triliun. Bahkan, masih ada beberapa program yang sangat rendah dan belum ada realisasi penggunaan anggarannya.

“Terutama sektor kesehatan dan korporasi masih nol persen, insentif usaha di level 14 persen, padahal dunia usaha dan UMKM terdampak signifikan,” katanya.

Dari sisi implementasi, pelaksanaannya ibarat rutinitas kerja sebelum pandemi covid-19. Padahal, Pemerintah pusat ingin program-program PEN dijalankan tidak seperti rutinitas, namun cepat.
“Kalau terlalu kaku, penyerapannya jadi sangat rendah,” imbuhnya.

Sebab itu, ia meminta pemerintah daerah melihat lagi hasil dari masing-masing program PEN. Misalnya, dari sisi apakah program itu masih cukup efektif menyelesaikan masalah yang ada atau tidak. Ia memberi contoh seperti program insentif dunia usaha berupa pembebasan dan diskon pungutan perpajakan. Menurutnya, program ini perlu disempurnakan lagi bagaimana bisa lebih ideal dan berasa dampaknya bagi dunia usaha.
“Karena mungkin saat ini memang sudah tidak mampu bayar pajak, jadi meski dikasih diskon, manfaatnya belum optimal. Saat stimulus dibuat, masanya mungkin masih baik, sedangkan keadaan sekarang dinamikanya masih tinggi,” jelasnya.

Selain memberi keluhan, Kadin juga memberi masukan kepada pemerintah, misalnya di sektor kesehatan.
Saat ini, pemerintah memberikan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dalam bentuk insentif kepada petugas medis. Namun, menurut Ferry, perlu diberikan lagi alokasi dana untuk kebutuhan sektor kesehatan yang lain.

“Ini bisa dijadikan kesempatan reformasi kesehatan, di mana meningkatkan layanan kesehatan, bangunan RS misalnya, jadi tidak hanya biaya tapi investasi yang baik sesudah covid-19,” terangnya.

Di sisi lain, Ferry juga memberi pujian kepada pemerintah karena memberikan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa subsidi upah kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Hal ini turut membantu pengusaha agar bisa mempertahankan para karyawannya.

“Program ini sangat membantu kami, ini sangat membantu daya beli, di mana itu merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka bertahan di tengah tekanan pandemi dalam waktu yang singkat tetapi tekanannya sangat besar,” tutupnya.(999)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*