Pemprov Percepat Penyelesaian Sengketa Lahan Lapter dan Pemukiman di Bengkulu

Foto IST/ BE – Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri saat rapat koordinasi dan identifikasi sengketa lahan antar lembaga dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Barat, bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim, Rabu (21/4).

BENGKULU, Bengkuluekspress.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya membantu penyelesaian sengketa lahan terkait Lapangan Terbang (Lapter) TNI Angkatan Udara (AU) di Kabupaten Bengkulu Selatan dan lahan TNI Angkatan Laut (AL) di Kabupen Kaur.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi dan identifikasi sengketa lahan antar lembaga dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Barat, bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim, Rabu (21/4)

“Rapat teknis ini terkait penyelesaian lahan pemukiman di Kaur dan Lapter 2 di Bengkulu Selatan, yang juga di hadiri pihak TNI, serta Dirjend,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri.

Hamka mengatakan, pada prinsipnya pihak TNI mendukung untuk penyelesaian lahan tersebut. Akan tetapi, ada point terkait pertahanan juga harus diperhatikan oleh pemda setempat.

“Jadi artinya ada solusinya untuk daerah tetapi tetap menyiapkan untuk lahan pertahanan, mudah – mudahan secepatnya dapat selesai,” ungkapnya.

Hamka mengaku, pihaknya sangat berharap
sengketa lahan ini dapat segera terselesaikan dan lahan Lapter dapat di hibahkan dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

“Kita mengharapkan Lapter 2 ini segera dihibahkan. Sebab lokasi tersebut menjadi perkantoran dan pemukiman masyarakat,” ujarnya.

Begitu juga, tambah Hamka, dengan lahan di kabupaten Kaur yang memiliki luas 3.200 hektar, sebelum ada pemekaran dan masih SK Bupati Bengkulu Selatan peruntukannya untuk pembangunan perumahan TNI AL. Namun seiring waktu pemkab Kaur mengusulkan lahan seluas 1.200 hektar untuk dijadikan lokasi pengembangan kegiatan usaha masyarakat.(HBN)