Pemprov Diminta Ukur Ulang Alur

BENGKULU, BE – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu belum mempercayai sepenuhnya pernyataan Manajer Terminal Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang menyatakan kedalaman alur pelabuhan saat ini sudah mencapai 12 meter dan bisa dilalui kapal vesel untuk mengangkut batubara.  Untuk membuktikan pernyataan tersebut, dewan meminta pemerintah bersama pihak terkait untuk mengukur kedalaman alur tersebut sebelum Pemprov menyurati pengusaha batubara.
“Kita belum tahu apakah kedalaman 12 meter itu benar atau tidak. Untuk membuktikannya dibutuhkan pengukuran atau souding terlebih dahulu,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bengkulu, Ir Muharamin kepada BE, kemarin.
Menurutnya, sebelum membuktikan bahwa kedalaman alur pelabuhan memang terdangkal 12 meter, maka ia pun meminta agar Pemprov tidak menyurati perusahaan batu bara agar melakukan ekspor melalui Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
“Jangan langsung percaya seperti itu, karena ini menyangkut investor yang ada di Bengkulu. Kalau pernyataan itu tidak benar bagaimana, bukannnya Pelindo sebelumnya sudah sering berbohong dan mengklaim,” kritiknya.
Sebaliknya, jika alur dan kolam pelabuhan itu sudah bisa dimasuki kapal-kapal besar, Murahamin pun meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera ikut ambil bagian dengan cara menugaskan BUMD untuk ikut berperan. Hal itu bertujuan agar Pemprov ikut mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelabuhan.
“Selama ini Pemprov hanya mengeluh karena Pelindo tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap daerah dan royalty yang didapat pun tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki jalan.  Nah sekarang saatnya Pemda mengutus BUMD ikut berpartisipasi di pelabuhan ini melalui kerjasama dengan Pelindo sebagai operator pelabuhan,” terangnya.
Politisi senior Demokrat ini pun mengungkapkan, bahwa Pemprov tidak perlu membentuk BUMD baru untuk ditugaskan di pelabuhan tersebut, melainkan cukup mengoptimalkan PT Bengkulu Mandiri yang selama ini terkesan mati suri.
“Untuk apa lagi bentuk badan usaha baru, kan ada PT Bengkulu Mandiri, nanti cukup bikin unit kerjanya yang fokus beraktivitas di pelabuhan,” ujarnya.
Sebelumnya, Plt Sekda Provinsi Bengkulu Drs H Sumardi MM juga mengungkapkan, bahwa Pemprov jangan berharap banyak ingin mendapatkan PAD dari sektor pelabuhan, bila tidak ada BUMD yang ikut beraktivitas di pelabuhan tersebut.
“Kalau tidak ada badan usaha milik daerah yang ikut beroperasi di sana, memang tidak akan mendapatkan PAD. Karena dalam aturannya tidak ada celah bagi Pelindo memberikan PAD secara cuma-cuma. Dengan begitu, kalau mau PAD, silakan utus BUMD untuk ikut beroperasi di sana,” tegasnya. (400)