Pemprov Diminta Serius Tangani Penyerobotan

BENGKULU, BE – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu serius menangani penyerobotan aset Pemprov berupa tanah kosong yang terdapat di komplek Lapangan Golf,  Kota Bengkulu. Pasalnya, sejauh ini keseriusan Pemprov untuk mengembalikan tanah seluas 8 hektar itu dari tangan penyerobot itu sama sekali belum terlihat . Bahkan Pemprov terkesan saling lempar tanggung jawab.
“Pemerintah itu kan tidak hanya bertugas menjalankan roda pemerintahan saja, melainkan juga memelihara dan menyelematkan aset agar tidak sembarangan diserobot oleh orang lain,” kritik Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Mukhlis SP.
Ia sendiri menyarankan agar permasalahan  tersebut diselesaikan duduk bersama dengan menggelar musyawarah bersama masyarakat  yang saat ini tengah menduduki tanah tersebut.  Karena baginya, tidak bijak juga jika pemerintah langsung menyerahkan masalah tersebut ke penegak hukum tanpa adanya upaya pendekatan sebelumnya. Karena bagiamana pun juga masyarakat yang menduduki tanah itu adalah masyarakat provinsi Bengkulu, bukan masyarakat yang berasal dari provinsi lain.
“Bukan saya tidak berpihak kepada pemerintah, tapi masalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat seperti itu tidak bisa main hukum langsung, melainkan harus duduk bersama terlebih dahulu,” saran politisi PPN ini.
Ia yakin belum selesainya masalah itu dikarenakan komunikasi antara pemerintah dan warga yang menyerobot tanah itu tidak berjalan, sehingga warga tetap enggan meninggalkan lahan bernilai miliaran rupiah itu.
“Harus dicarikan dulu penyebab warga berani menyerobot tanah itu, misalnya karena tanah itu memang tidak dirawat oleh pemprov dalam waktu yang cukup lama, atau dikarenakan faktor lain. Mungkin juga warga akan bersedia meninggalkan tanah itu, tapi mereka minta ganti rugi. Makanya diperlukan duduk bersama agar persoalan bisa dicarikan titik temunya,” ujarnya.
Sementara itu,  Wakil Ketua Komisi III, Khairul Anwar BSC malah meminta Pemprov tegas menyikapi penyerobotan tersebut. Menurutnya, jika pemerintah tidak tegas, maka wargapun semakin berani mengklaim tanah pemeirntah sebagai tanah pribadinya.
“Memang prosedurnya harus diawali dengan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Jika tidak membuahkan hasil, seharusnya pemprov meningkatkan pola yang digunakan. Apabila berbagai cara sudah dilakukan tapi tidak juga ada hasilnya, Pemprov harus tegas membawa masalah ini ke jalur hukum,” bebernya.
Ia memprediksi, jika tidak segera diselesaikan masalah penyerobotan itu, bukan tidak mungkin akan datang warga lainnya dan akan menyerobot tanah lapangan golf bagian lainnya. Karena warga menilai Pemprov tidak memiliki rasa tanggung jawab atas aset daerah yang dimilikinya. (400)