Pemprov Didesak Perbaiki RSUD

BENGKULU, BE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu didesak memperbaiki manajemen RSUD M Yunus, karena dinilai sudah semakin parah. Rumah sakit itu dianggap akan semakin bangkrut karena menanggung utang hingga miliaran rupiah.  Utang ini diduga lebih besar. Ini menjadi pertanyaan masyarakat, sebab utang rumah sakit semakin hari semakin menumpuk.
“Ini sangat berbahaya sekali, karena apabila utang-utang itu tidak segera dilunasi, pihak terkait akan memutus kontrak, baik mengenai alat kesehatan dan obat-obatan. Sehingga pasien juga yang akan dirugikan,” ujar Direktur Bengkulu Development Wacht (BDW) Dian Syahputra, kemarin.
Kondisi rumah sakit tersebut sangat memprihatikan, sebab setiap kali pasien berobat tidak pernah meninggalkan utang atau tidak bayar. Bahkan, setiap pasien miskin sekalipun, tetap membayar biaya berobat yang ditanggung oleh jaminan kesehatan masyarakat atau Jaminan Kesehatan Provinsi dengan sumber dana APBN dan APBD.  “Bila manajemen itu sehat, seharusnya tidak sampai ada utang hingga miliaran rupiah,” katanya.
Padahal, setiap tahunnya RSUD M Yunus itu mendapat suntikan dana miliaran rupiah bersumber APBD. Tapi, buruknya manajemen rumah sakit, menimbulkan banyak persoalan. “Dikhawatitkan akan menyebabkan lumpuhnya pelayanan rumah sakit,” katanya.
Dikatakannya, untuk memperbaiki manajemen rumah sakit itu dibutuhkan ketegasan pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah. “Beliau (Junaidi) harus segera melakukan evaluasi terhadap manajemen rumah sakit,” katanya.
Bila tidak ada upaya dari Plt Gubernur melakukan perbaikan, berarti buruknya manajemen tersebut sengaja dipelihara.  “Dibutuhkan ketegasan seorang gubernur, untuk memperbaiki manajemen rumah sakit itu,” katanya.
Beberapa tanggungan utang RSUD M Yunus antara lain utang hemodialisa atau pelayanan cuci darah sebesar Rp 1,2  milair dan utang sebesar 1,23 miliar dari CV Purna Karya yang selama ini memasok kebutuhan oksigen di rumah sakit.  Banyaknya utang yang ditanggung itu, sangat berdampak pada pelayanan rumah sakit terhadap pasien.  “Kalau memang pemerintah tidak sanggup mengurus ya sudah diserahkan saja pada pihak swasta,” katanya. (100)