Pemprov Bengkulu Ambil Alih Terminal Kota

 

 

 

kehadiaran PSK dikawasan bekas terminal Air sebakul membuat warga karena jumlahnya semakin hari semakin banyak (1)

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta agar Pemkot Bengkulu mengalihkan manajemen pengelolaan semua terminal yang selama ini dikelola oleh Pemerintah kota. Ambil alih yang dilakukan Pemprov ini agar bisa segera diusulkan ke pemerintah pusat untuk dijadikan terminal tipe A di Kota Bengkulu.

Menanggapi tawaran tersebut, Penjabat Walikota Bengkulu, H Budiman Ismaun MPd menyanggupi permintaan pemprov tersebut, dan mendukung upaya untuk dijadikan sebagai terminal tipe A.



“Kita sepakat untuk menyerahkan terminal itu ke Pemprov, ya karena selama ini pengelolaannya belum maksimal, maka jika dikelola oleh Pemprov diharapkan bisa lebih baik,” ujar Budiman, kemarin (9/7).

Pihaknya menganggap tawaran tersebut bisa membantu Pemkot bengkulu untuk kembali menghidupkan terminal yang ada. Diakuinya, bahwa beberapa terminal yang ada sudah tidak aktif lagi dan sudah terbengkalai. Bahkan saat ini kerap dijadikan sebagai tempat maksiat seperti tempat mabuk-mabukan. Untuk mengaktifkan fungsi terminal ini, Pemkot harus mengeluarkan biaya besar yang juga diimbangi dengan perencanaan yang matang.

“Nanti kita panggil Kadis Perhubungan dulu seperti apa prosesnya. Kalau memang nanti tetap tidak sanggup dikelola oleh provinsi, mungkin saya bisa diusulkan untuk dikelola oleh pusat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Drs Bardin menuturkan terminal yang dikelola Pemkot selama ini ada 4 terminal, yakni Terminal Air Sebakul, Terminal Betungan, Terminal Sungat Hitam, dan Terminal Panorama. Dari keempat terminal itu, satu diantaranya yang tidak beroperasi lagi yakni Terminal Air Sebakul.

Meski Pemprov memiliki tujuan yang baik, namun pihaknya juga harus melakukan kajian terlebih dahulu terkait aturan hukum yang berlaku, sehingga proses ambil alih pengelolaan tersebut tidak bermasalah di kemudian hari.

“Kita juga harus melihat aturan hukumnya seperti apa, tentu harus dikaji dulu sejumlah konsekuensi hukum di dalam aturan berlaku seperti apa kalau bangunan terminal ini diserahkan ke provinsi,” jelasnya. (805)