Pemkot Bentuk Analisa Standar Belanja

Foto : H Helmi Hasan

BENGKULU, bengkuluekspress.com – Pemerintah Kota Bengkulu Seminar Awal Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Belanja (ASB) di ruang rapat hidayah Kantor Walikota, kemarin (3/12). Standar ini nantinya akan menjadi acuan pemerintah kota dalam melaksanakan kegiatan program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus mengantisipasi adanya penyimpangan yang bisa menjadi temuan.

“Diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan APBD 2020 sehingga pertanggungjawaban lebih baik lagi, dan bisa mempertahankan WTP yang sudah kita dapatkan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota, Ir Arif Gunadi.

Walikota Helmi Hasan yang membuka langsung kegiatan tersebut menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya dalam menjadikan sistem pemerintahan yang Good Governance and Clean Government. “Program yang baik akan menghasilkan tidak baik, ketika satuan harga dan analisanya tidak baik/keliru. Maka kegiatan ini sangat penting kita simak dan pahami agar tidak salah dalam mengelola keuangan,” ujar Helmi.

Menurutnya, kemampuan para pejabat dalam pengelolaan ini harus ditingkatkan. Dan ketika membuat program dengan analisa yang jelas maka hasilnya akan baik. “Hampir setiap hari kita melihat berita di media, program yang tadinya bagus kemudian mangkrak. Program yang tadinya bagus tapi ditemukan persoalan anggaran dan sebagainya. Maka ini harus diperbaiki,” jelasnya.

Helmi juga mengingatkan dalam menjalankan program pemerintah tidak boleh ada keraguan apalagi ada kerancuan dalam teknisnya. Maka dari itu ia meminta agar setiap OPD harus yakin dan mampu ketika menjalankan program tersebut. “Seperti dana kelurahan misalnya, hampir setiap lurah takut, karena bercermin dari dana desa yang sudah banyak masalah. Ini muncul karena masalah teknis yang tidak matang, akhirnya tak sedikit yang berurusan ke ranah hukum,” tegasnya.

Oleh sebab itu ia mengimbau agar program-program kedepan seperti infrastruktur jalan dan juga pembangunan gedung dan lain-lain, bisa berdasarkan kajian yang matang. “Maka saya harap pelatihan seperti ini tidak hanya OPD saja, tetapi lurah-lurah juga harus dilatih agar program pemerintah bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (805)



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*