Pemkot Bengkulu Komitmen Bebas Korupsi dan Pungli

Kegiatan monitoring dan rencana aksi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rapat Setda Kota Bengkulu, Senin (08/05/2017).
Kegiatan monitoring dan rencana aksi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rapat Setda Kota Bengkulu, Senin (08/05/2017).

BENGKULU, bengkuluekspress.com РPemerintah Kota Bengkulu berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan bersih dari Korupsi dan Pungutan Liar (PUngli).

Hal ini disampaikan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan dalam kegiatan monitoring dan rencana aksi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rapat Setda Kota Bengkulu, Senin (08/05/2017) pagi.

“Dalam waktu dekat Kota Bengkulu harus bebas dari Pungli dan Korupsi, secara teknis Setda Kota Bengkulu terus melakukan pembenahan dan keluar dari zona merah,” kata Helmi dalam sambutannya.

Helmi meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Bengkulu untuk menjauhi praktek korupsi dan Pungli. Helmi ingin pemerintahan berjalan dengan kesungguhan pelayanan kepada masyarakat.

“Dalam kesempatan ini OPD harus menjauhkan diri dari Korupsi dan Pungli karena uang kita dari rakyat, pakaian kita dari rakyat dan semua dari rakyat. Maka tunaikan kesungguhan dalam melayani rakyat,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Helmi turut membeberkan proses pembenahan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani di Kota Bengkulu. Sebagai contoh, kata Dia, Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bengkulu, program Samisake dan pengadaan lapangan pekerjaan.

Khusus untuk pemerintahan bersih dari Korupsi dan Pungli, Pemkot Bengkulu sudah melakukan pembenahan di sektor birokrasi dan anggaran.

“Pemkot Bengkulu selalu berbenah untuk pemerintahan yang bersih, seperti, penataan birokrasi, anggaran peningkatan untuk kesejahteraan rakyat, memastikan warga Bengkulu mendapat air bersih dengan pemasangan 10.000 PDAM gratis dan Warga miskin mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Supervisi Pencegahan Pemberantasan Korupsi (Korsubgah), Tomi Murtomo mengatakan, monitoring dan rencana aksi merupakan tindak lanjut kerjasama antara KPK dan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu untuk menciptakan pemerintahan bersih dari korupsi.

Hingga saat ini, kata Tomi, pihaknya baru menjalin kerjasama dengan enam kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

“Hari ini ada enam Kabupaten/Kota yang akan dimonitoring dan evaluasi. Untuk pagi di Kota bengkulu, Seluma dan Bengkulu Tengah. Dan untuk siang akan ke Kepahiang, Rejang Lebong dan Bengkulu Utara,” katanya.

Meski demikian, KPK akan segera melibatkan empat kabupaten lainnya. Dengan begitu, nantinya kerjamasama KPK akan menyentuh seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Bengkulu.

Tak hanya sekedar seremonial, KPK berharap program eksekutif harus menunjukkan komitmennya pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Sebelum launching program pencegahan korupsi kita verifikasi dulu, apakah nanti sudah memenuhi syarat minimum? kami berharap tak hanya seremonial tapi eksekutif harus menunjukkan komitmennya pada masyarakat,” tandasnya.

Selain Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan tampak hadir dalam kegaitan tersebut, Sekertaris Daerah(Sesda) Kota Bengkulu dan seluruh Kepala OPD Pemkot Bengkulu beserta jajarannya. (Dil)