Pemkab Rejang Lebong Mulai Susun RPJMD 2021-2026

Ary/BE
Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong saat memimpin rapat penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 di ruang rapat Bupati Rejang Lebong, Selasa (9/3).

CURUP,bengkuluekspress.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong (RL) mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. Penyusunan RPJMD tersebut dimulai dengan rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Rejang Lebong, Drs Syamsul Effendi MM, Selasa (9/3) di ruang rapat Bupati Rejang Lebong.
“Kegiatan kita hari ini adalah langkah awal kita menyusun program menuju tahun 2021-2026,” terang Bupati Rejang Lebong, Drs Syamsul Effendi MM didampingi Wakil Bupati Hendra Wahyudiansyah SH usai rapat.

Dijelaskan bupati, RPJMD sendiri menurutnya akan menjadi acuan atau pedoman dari masing-masing organisasi perangkat daerah di Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan kegiatan pembangunan selama lima tahun kedepan.
“Kita berharap seluruh OPD bisa merespon dengan baik apa yang akan dimasukkan dalam RPJMD terutama untuk memasukkan visi dan misi SAHE,” tambah bupati.

Namun menurut bupati, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 tersebut pihaknya akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Dimana menurutnya pembangunan yang akan mereka lakukan dengan mengedepankan skala prioritas dan asas manfaat. Kemudian karena keterbatasan anggaran yang ada, Bupati juga berharap agar masing-masing OPD di Kabupaten Rejang Lebong tidak terpaku dengan anggaran yang ada di dalam APBD, namun bupati berharap masing-masing OPD harus pintar mencari anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.
“kita targetkan penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 bisa cepat selesai kalau bisa tiga bulan sudah selesai dan akan langsung kita bahas bersama DPRD Rejang Lebong,” harap Bupati.

Senada dengan yang disampaikan oleh bupati, Sekda juga berharap agar penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 ini bisa cepat selesai, meskipun menurut Sekda batas waktu yang diberikan untuk penyusunan RPJMD tersebut selama enam bulan.
“Memang batas maksimalnya enam bulan, tapi bukan berarti kita harus berpatokan dengan enam bulan tersebut, karena kalau bisa lebih cepat maka itu akan lebih baik,” sampai Sekda.(251)