Pemkab Libatkan Unsur Kepolisian dan Kejaksaan

BINTUHAN, BE- Soal penentuan harga tanah untuk pembangunan jalan negara di Desa Tebing Rambutan,  Kecamatan Nasal, warga dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masih sama-sama egois. Tim 9 Pemkab meminta pihak kepolisian dan kejaksaan ikut andil memberikan solusi yang baik.

Bupati  Dr Ir H Hermen Malik MSc, Kapolres AKBP Andi Kirnanda SH MH, Kejari Bintuhan M Iwa Swia Pribawa SH, Sekda Kaur Drs H Mulaydi Usman MPd dan beberapa tim ke lokasi tanah tersebut. “Kita sebelumnya sudah melakukan pertemuan di Mapolres, bahwa masyarakat mereka masih saling mempertahankan harga masing-masing,” kata Kabag Pemerintahan Ruslan Jayadi Sst Mtpd

Ia mengatakan, sebagian warga meminta Rp 40 ribu/meter, sedangkan pemkab masih meminta Rp 3000-Rp 10 ribu/meter. “Tidak  akan ada penyelesian dengan baik. Untuk melakukan penyesuaian saat ini pihak Pemkab bersama unsur FKPD untuk kembali membahasnya,” ujarnya.

Dikatakan Jayadi, Pemkab  masih tetap sesuai harga yang dipatok oleh Pemprov Bengkulu, karena itu sudah sesuai dengan NJOP . Untuk semak belukar dihargai Rp 3000/meter sedangkan lahan perkebunan Rp 10 ribu/meter. Namun warga masih tetap meminta Rp 40 ribu.  “Jikapun nantinya sulit dilakukan  hingga 15 Desember kita akan melakukan petemuman kembali, untuk mengklopkan pendapat antara warga dan pemerintah, namun kita masih menunggu hasil musyawarah nantinya,”jelasnya.

Sementara itu warga  pemilik lahan,  Asrul Asadi yang juga anggota DPRD  itu luas tanahnya 3,4 hektar.  Ia meminta sebelumnya harga Rp 150 ribu/meter sekarang Rp 40 ribu/meter, pada hal lokasinya 200 meter dari pinggir jalan dan kondisi lahannya masih semak blukar. Sedangkan Sopianto dan Heri lokasinya dipinggir jalan negara luasnya 4500- 1/2 hektar mereka meminta Rp 40 ribu/meter.

Kemudian Andri meminta Rp 40 ribu/meter luasnya 6000 meter kondisi lahannya kebun sawit, dan Hartono juga minta Rp 40 ribu/meter luasnya 4000 meter. “Sebenarnya pihaknya menyayangkan bahwa masih ada warga minta Rp 150 ribu padahal lokasinya jauh dari jalan negara, namun sebaliknya warga yang ada kebun dan masih tetap rendah. Namun semuanya itu masih ada negosiasi apalagi hal ini belum final,” ungkapnya.(823)