Pembayaran PBB di Bengkulu Diperpanjang Hingga 30 Desember

 

Kabid Pengelolaan PBB dan BPHTB, Gita Gama

BENGKULU, BE – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, memperlonggar batas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2020 bagi wajib pajak hingga 30 Desember 2020. Hal itu lantaran target yang sudah ada sekarang ini dianggap melampaui batas.

“Memang biasanya pembayaran PBB ini dilakukan setiap tanggal 30 September setiap tahunnya, Namun akibat dari pandemi covid 19 atau virus korona yang melanda Kota Bengkulu sejak Maret lalu, relaksasi batas waktu pembayaran PBB diundur lagi sampai dengan 30 Desember tanpa dikenai sanksi keterlambatan,” kata Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Hadianto melalui Kabid Pengelolaan PBB dan BPHTB, Gita Gama pada BE Sabtu (14/11).

Ia mengatakan, pelonggaran batas waktu pembayaran PBB ini memang sudah berapa kali dilakukan, hal ini untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada wajib pajak dalam pembayaran PBB tersebut.

“Kita sama-sama tahu saja, sekarang ini banyak pelaku usaha yang harus gulung tikar (tutup) dan mengalami kesulitan ekonomi karena adanya pandemi Covid-19, maka ada pelonggaran pembayaran pajak bagi wajib pajak,” tuturnya.

Ia menjelaskan, untuk sekarang ini, capaian target PBB dari yang sudah ditentukan sebesar Rp 8 miliar, saat ini yang sudah terrealisasi yakni sebesar Rp 8,46 miliar atau sekitar 105 persen dari target pihaknya (Bapenda kota, red).

“Selain PBB, terjadi juga peningkatakan pembayaran BPHTB dari sebelumnya target kita sebesar Rp 14 miliar, saat ini yang sudah terealisasi sebesar Rp 15 miliar,” tuturnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan instruksi Walikota Bengkulu, untuk memberikan kemudahan kepada warga Kota Bengkulu dan untuk menghindari sanksi denda. Untuk itu, Bapenda kembali melonggarkan batas waktu terakhir pembayaran hingga 30 Desember mendatang.

“PBB kan memang tidak dibayarkan setiap harinya, setiap minggu bahkan setiap bulan, tetapi hanya dibayarkan 1 tahun sekali. Oleh sebab itu kita yakin jika wajib pajak mampu dan bisa membayar PBB hingga tanggal 30 Desember 2020 nanti,” jelasnya.

Selain itu, Gita juga menjelaskan, dalam upaya pihaknya agar PAD dari sektor PBB ini tercapai, pihaknya pun masih melakukan sistem tagihan keliling atau door to door (jemput bola).

“Memang tidak semua wajib pajak bisa kita datangi, hanya beberapa wajib pajak yang kita jemput bola dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada,” tutupnya.

Capaian Target PBB Over Load

Capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bengkulu hingga triwulan ke empat tahun 2020 telah over load atau melebihi target yang ditetapkan. Dari total Rp 8 miliar saat ini sudah tercapai Rp 8,6 miliar atau 105 persen.

”Awalnya target ini sebesar Rp 11 miliar, namun pada triwulan ketiga lalu diperkecil menjadi Rp 8 miliar karena dampak pandemi covid, alhamdulillah bisa tercapai dan melebihi,” ujar Gita.

Sedangkan, untuk Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jiga melebihi target yakni dari target Rp 14 miliar telah tercapai hingga Rp 15 miliar atau 107 persen.

“Ya, intinya meski kita sempat disulitkan karena pandemi covid, namun secara perlahan target PAD kota tetap bisa tercapai untuk sektor PBB dan BPHTB,” jelasnya.

Meski target PAD sudah tercapai namun pihak masih melakukan perpanjang pembayaran PBB hingga 31 Desember 2020. Karena diyakini masih banyak masyarakat yang belum sempat membayar pajak sehingga bisa menambah capaian PAD.

Bapenda juga telah meringankan beban masyarakat dengan cara penghapusan denda ditahun ini. Sehingga diharapkan bisa memacu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

“Awalnya dibatasi hingga 30 November ini, tetapi kita sepakat untuk diperpanjang sampai 31 Desember, masyarakat yang menunggak cukup bayar pokoknya saja, karena denda yang telah terakumulasikan kita hapuskan khusus tahun ini,” pungkasnya. (805/529)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*