Pejabat Harus Cekatan

=foto Dedy Wahyudi

Jemput Dana Bantuan Pusat

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Wakil Walikota Dedy Wahyudi SE MM menegaskan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk cekatan dalam menjemput dana bantuan pusat. Karena, dana bantuan pusat ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

“Kepala OPD yang berhubungan dengan Kementerian mohon mulai jajaki jaringan ke pusat, tetapi jangan sampai ada masalah yang bisa berdampak dengan hukum. Kalau ada bantuan usahakan kita lebih menerima dalam bentuk barang saja,” kata Dedy, kemarin (11/1).

Menurutnya, jika ada OPD yang lambat atau malas untuk menjemput tersebut maka ada indikasi bahwa pejabat bersangkutan tidak berkompeten atau tidak bisa membuat jaringan pusat. Oleh sebab itu, hal ini harus menjadi komitmen bagi kepala OPD untuk aktif dan secara terus menerus bisa mendapatkan dana bantuan demi mendukung pembangunan daerah.



“Contoh misalkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), di Kementerian LH itu ada banyak bantuan, maksud saya coba ketika kita sedang Dinas Luar memang dalam rangka kita mencari celah,” terangnya.

Dalam hal ini lanjut Dedy, setiap Kepala OPD harus bisa membaca apa-apa saja program di kementerian, kemudian harus melakukan inovasi dan kreativitas dalam membuat turunan program ke daerah pengajuan dana bantuan itu bisa disalurkan.

Sesuai dengan komitmen pada awal pemerintah Helmi-Dedy, akan melakukan pembangunan besar-besaran sesuai kebutuhan masyarakat, hanya saja APBD kota tidak mendukung karena memiliki anggaran yang kecil dan ditambah beban belanja pegawai. Hal ini membuat Pemkot memutuskan untuk mengajukan pinjaman dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 250 milyar untuk dibangun program skala prioritas.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar kepala OPD tidak mengandalkan dana dari APBD saja, tetapi harus berlomba-lomba menjemput dana bantuan pusat, agar program bisa berjalan maksimal. ” Mohon mulai sekarang kota bangun jaringan dengan pola-pola lebih elegan. Misalkan ada bantuan 1 ambulance itukan lumayan, atau bantuan berbentuk barang lainnya, nah yang seperti itu upaya kita untuk dapat,” pungkasnya

Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Hj Mardiyanti SH juga menambahkan agar Kepala daerah harus senantiasa memperhatikan kinerja para pejabat terutama eselon II, terutama melakukan evaluasi terhadap para Kepala Dinas yang tak pernah dapatkan dana bantuan dari Kementerian tersebut.

Ia mencontohkan misal satu OPD aktif memasukan proposal permohonan bantuan anggaran ke kementrian atau perusahaan swasta atau ke propinsi, sehingga bisa membuka peluang-peluang baru untuk mendapatkan anggaran segar yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.

Oleh karena itu, OPD kota harus mempunyai kemampuan melobi dana bantuan. ” Seorang pejabat tugasnya bukan sekedar tandatangan dan seremoni,namun lebih dari itu. Jika dirasa kinerjanya tak bagus, saya sarankan untuk dilakukan evaluasi. Jadi sumber dananya tidak hanya mengandalkan dari APBD kota saja, bisa minta bantuan dari APBN, lalu sumber dana lain yang selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal,” imbuh Mardiyanti. (805)




    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*