Pansus LKPj Temukan Laporan Beda

Bengkulu
Jefryy/Bengkulu Ekspress – Panitia khusus Laporan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) saat memeriksa organisasi perangkat desa (OPD) untuk meminta klarifikasi secara langsung.

TAIS, Bengkulu Ekspress – Setelah memanggil sebanyak tujuh organisasi perangkat daerah (OPD). Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Seluma 2016, ternyata menemukan adanya perbedaan laporan yang disampaikan antara di LKPj dengan laporan akuntabilitas intansi pemerintahan (LAKIP) yang disampaikan oleh OPD. Tentunya hal ini menjadi instropeksi bersama kebijakan umum pengelolaan keuangan Kabupaten Seluma 2016 .

“Catatan strategis kita sampaikan Selasa (16/5) mendatang dalam paripurna,” kata Wakil Ketua Pansus LKPj Bupati Hj Romania SH kepada Bengkulu Ekspress kemarin (9/5).

Direncanakan, Pansus LKPj merumuskan catatan strategis dan disampaikan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan Selasa (16/5). Hanya sejauh ini masih ada satu OPD tidak bisa didengarkan penjelasan mengenai realisasi anggarannya. Dengan alasan kepala OPD bersangkutan dan pejabat berkompeten yang lain tengah berada di luar kota.

“Kita belum bisa mendapatkan keterangan apapun dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengingat mereka tengah dinas luar (DL). Sebelumnya telah disampaikan
dan mereka sudah mengetahui dilakukan klarifikasi,” ujarnya.

Pansus menemukan ada perbedaan informasi terkait hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Seluma.

Selain itu, berdasarkan LKPj Bupati Seluma, fata di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Perindagkop dan UKM) Kabupaten Seluma. Dijelaskan, kalau saat ini di Seluma ada 199 koperasi yang aktif. Padahal dari hasil pemeriksaan lapangan tidak sampai 30 koperasi yang aktif dan berkembang membantu kegiatan masyarakat. Selain itu, juga untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), yang dijelaskan dalam LKPj ada 4 ribu UKM. Sedangkan dari LAKIP yang disampaikan tidak sampai 4000 UKM.

“Laporan ini jelas berbeda jauh, karena kalau sampai 4000 UKM, jelas di setiap desa sudah ada lebih dari 10 UKM binaan, dengan produk unggulan, tetapi  kenyatannya tidak ada. Bahkan Seluma saat ini belum punya produk unggulan yang bisa membawa nama Seluma,” tegasnya.

Menurutnya, Pansus LKPj Bupati Seluma bekerja bukan untuk mencari kesalahan atau hal buruk lainnya, namun ingin melihat sejauhmana realisasi program kerja serta anggaran. Karena ini berbanding lurus dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sedang dilaksanakan untuk 2016. Jangan sampai menjadi temuan BPK, serta Seluma kembali mendapatkan predikat discalaimer.

“Ini hanya untuk menjadi baik bukan asal-asalan saja untuk bisa saling mengkoreksi,” singkatnya.(333)