Pansus Aset Sidak ke Eks Warem Sungai Hitam

RIO/Bengkulu Ekspress Pansus Aset DPRD Kota Bengkulu melakukan sidak ke lokasi bekas bangunan Terminal Sungai Hitam yang telah dibongkar saat penertiban warung remang-remang beberapa waktu lalu, Senin (15/7).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Bengkulu beserta anggota dewan lainnya menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke bekas warung remang-remang di Terminal Sungai Hitam, kemarin (15/7).  Kedatangan anggota dewan ini untuk melihat puing-puing bangunan eks warung remang yang dibongkar oleh Pemerintah Kota Bengkulu beberapa waktu lalu.

Menurut Anggota Pansus Aset DPRD Kota, Heri Ifzan SE, pihaknya melihat ada kesalahan fatal yang dilakukan Pemkot dalam pembongkaran paksa bangunan di lokasi tersebut. Karena, jika melihat sejarahnya dulu, sebagian dari bangunan tersebut didirikan menggunakan APBD sehingga statusnya merupakan aset daerah.

Hal ini dibuktikan adanya Surat Tanda Berhak Menempati (STBHM) yang sempat dimiliki oleh masyarakat. STBHM diterbitkan ketika barang atau tempat yang ditempati masyarakat tersebut merupakan bagian dari aset daerah.  “Ketika ini aset daerah, tentu ada aturannya seperti Permendagri nomor 19 tahun 2006 bahwa setiap penghapusan itu harus menerbitkan surat keputusan walikota.

Nah, apakah SK penghapusan aset itu sudah diterbitkan atau belum? Sebelum barang ini dihancurkan, ini jadi pertanyaan,” ujar Heri didampingi Ketua DPRD kota, Baidari Citra Dewi, dan anggota lainnya Sudisman, Kusmito Gunawan, Rena Anggraini, Mardensi, Zulaidi, dan Iswandi, kemarin (15/7).

Pihaknya menduga Pemkot belum mengeluarkan SK penghapusan aset tersebut, jika dibongkar maka termasuk dalam kasus pengerusakan aset daerah. Karena, dalam penghapusan aset itu DPRD wajib mengetahui tentang SK tersebut, namun sampai kini tidak ada keterangan apapun dari pemda kota.

Maka dari itu pansus aset akan melakukan penelusuran mendalam terkait dugaan ini, sehingga bisa menentukan langkah apa yang akan diputuskan.  “Kalau jumlahnya cukup banyak pedagang yang menempati lokasi ini sekitar 70 KK yang menempati, artinya ada 70 STBHM, berarti ada iuran bulanan yang wajib mereka bayar, tentu ini harus jadi pertimbangan sebelum dibongkar dulu,” jelasnya.

Untuk diketahui, pembongkaran paksa ini dilakukan Pemkot karena banyaknya laporan dari masyarakat setempat yang tidak nyaman dengan aktifitas di warung remang tersebut. Sebelum dibongkar, Pemkot telah sering memberikan peringatan kepada pemilik warung untuk tidak menyalahgunakan izin usaha itu menjadi tempat maksiat seperti berjudi, menjual minuman keras, dan prostitusi.

Hanya saja, peringatan ini tak diindahkan oleh pedagang sehingga dilakukan pembongkaran paksa.  Menurut Heri, jika alasan Pemkot karena bangunan ini disalahgunakan sebagai tempat maksiat, maka seharusnya tidak dibongkar tetapi dikosongkan dan disegel.

“Itu berbeda persoalan karena maksiat itu biasanya ada oknum, tidak semuanya seperti itu. Seharusnya dikosongkan, bukan dihancurkan bangunannya, dan bangunan itu disegel jangan ditempati lagi,” pungkas Heri. (805/adv)