Oktober, Internet Seluruh OPD Diputus

H Hendarsyah SIP MT
H Hendarsyah SIP MT

TAIS, Bengkulu Ekspress – Sejumlah pelayanan yang berbasis internet di Kabupaten Seluma, terhitung bulan depan dipastikan tidak bisa lagi di akses. Termasuk pada Website Selumakab.go.id dan pelayanan yang berkaitan dengan interet seperti elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) juga tidak bisa lagi berfungsi. Setelah Pemerintah Kabupaten Seluma, tidak mampu lagi membayar tagihan internet rutin. Pasalnya, anggaran pembayaran internet hanya cukup hingga bulan September ini.

“Bulan depan internet yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan informatika akan diputus. Kerena tidak ada anggran untuk pembayarannya. Hanya dialokasikan untuk 6 bulan dan itupun sudah ditambah dalam APBD perubahan sebesar Rp 200,28 Juta,” kata Kepala Diskominfo Seluma, H Hendarsyah SIP MT kepada Bengkulu Ekspress.

Dampak ketiadaan anggaran itu, semua pelayanan yang dilakukan disetiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan dengan internet tidak bisa dilaksanakan. Seperti LPSE,Perizinan, E Bugeting, Simda termasuk KPU Seluma dan termasuk juga perekaman KTP serta pelayanan lainnya tidak dapat difungsikan.

Dijelaskan, dalam usulan APBDP dirinya sudah menyampaikan bahwa kebutuhan biaya internet selama Enam bulan terhitung Juli-Desember adalah sebesar Rp 931,2 Juta. Namun kenyataannya dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) hanya di akomodir sebesar 200,28 juta.

“Anggaran tersebut hanya cukup untuk biaya internet selama dua bulan Juli-Agustus dan September ini pemakaian terakhir. Sementara bulan Oktober mendatang, jika belum dibayarkan maka akan di putus oleh pihak Telkom,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam sebulan, Kominfo Seluma membutuhkan biaya sebesar Rp 114, 048 Juta untuk membayar internet. Anggaran itu digunakan oleh Pemkab Seluma sebesar 100 MBPS. Untuk bulan Januari-Juni Kominfo telah lunas dibayarkan sebesar Rp 684, 28 Juta, ditambah lagi untuk biaya Internet dengan Mango Sky sebanyak 18 titik sebesar Rp 299,9 Juta selama satu tahun. Sehingga total kebutuhan internet setiap tahunnya mencapai Rp 1,6 M.

“Dalam APBD Murni hanya dari Januari-Juni 2018 telah kita bayarkan ke Telkom namun dalam APBD Perubahan ditambah Rp 200,28 Juta sehingga hanya mencukupi sampai agustus saja. Sedangkan 6 bulan kedepan mau dibayar pakai apa,” imbuhnya.

Ditambahkannya di APBD Murni 2018 anggaran yang dialokasi untuk biaya Internet di Kominfo Seluma sebesar Rp 1, 03 Miliar lebih. Setelah dilakukan pembayaran Januari-Juni terdapat sisa dari anggaran tersebut sebesar Rp 53 Juta. Jadi anggaran untuk Enam bulan terhitung Juni-Desember ini adalah Rp 253,28 Juta.”Dalam APBDP kami mengusulkan Rp 931,2 Juta. Namun hanya diakomodir Rp200,28 Juta. Jadi kekurangannya Rp 703,218 Juta lagi, jika internet tersebut tidak mau terputus,” kata Hendarsyah.

Jika anggaran internet ini tidak segera ditambah kata Hendarsyah. Berdampak pada Website Selumakab.go.id tidak berfungsi. Dimana dalam website tersebut mencakup semua pelayanan yang dilakukan disetiap OPD, yang otomatis semua Portal pelayanan di semua OPD seperti LPSE,Perizinan, E Bugeting, Simda termasuk KPU Seluma dan pelayanan lainnya tidak dapat difungsikan.

Hendarsyah mengharapkan ada penambahan anggaran untuk biaya internet ini sebesar Rp 703,218 Juta lagi agar sambungan internet ini tetap berjalan sebagaiman fungsinya.”Apalagi saat ini sedang ada seleksi CPNS dan JPTP. Otomatis semua akan terganggu,” ucapnya.Menurutnya, Kominfo Seluma tidak mau disalahkan jika sambungan internet ini benar diputus. Permasalahannya sudah jelas dan kebutuhan anggarannya pun telah jelas. Harapan anggaran kebutuhan internet ini dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak maka Kabupaten Seluma akan kembali ke lima tahun lalu.



Tidak sesuainya peruntukkan anggaran internet ersebut menjadi sorotan Wakil Ketua (Waka) II DPRD Seluma Okti Fitriani SPd MPd menegaskan,bakal mengkaji ulang usulan dan membahas ulang anggran pembayaran Internet pada Dinas Komunikasi dan informatika Seluma. Pasalnya dengan, pencoretan anggran maka hal tersebut bukanlah memecakkan permasalahan kabupaten tertinggal. Jutsru dengan pemutusan jaringan internet ini kaka Seluma akan dipastikan semakin tertinggal.

Akan kita tinjau ulang dalam APBD perubahan jika tidak di tindak lanjuti maka akan berdampak pada Seluma sendiri,”tegas Waka II DPRD Seluma Okti Fitriani Spd Mpd kepada Wartawan kemarin.Sebelum APBD perubahan disahkan ni diharapkan anggaran pada dinas kominfoi ini benar benar dibahas sesuai dengan kebutuhan dan peruntukkannya. Mengingat jangan sampai hanya permaslahan anggran seluma semakin tertinggal. Mengingat segala sesuatunya saat ini sudah berbasis internet.

“Jika memang tidak ingin internet, TPP tidak usah diberlakukan. Mengingat internet ini merupakan nyawa dari TPP dan perekaman KTP dan lain lainnya,” tegasnya.(333)