Mutasi 53 Pejabat, Gubernur Minta Jaga Moral

MutasiiiBENGKULU, BE – Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah, Jum’at (14/6) pukul 10.00 WIB melakukan mutasi terhadap 53 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Bengkulu. Mutasi eselon II dilakukan karena ada 4 pejabat memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) yakni Drs Yuhardin Seman, Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Politik dan Hukum, Drs H Husni Hasanuddin Kadisnakertrans, Drs Ali Musramin  Kadisperindag, Koperasi dan  UKM, dan H Arsuan Zumhari SH Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Sedangkan Kepala Dinas ESDM Provinsi Ir Mochamad Karyamin difungsionalkan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Bengkulu.  Sedangkan beberapa pejabat eselon II lainnya mengalami pergeseran. Antara lain, Kadispenda Hj Yusmaraningsih menjadi Kepala Badan Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak, kadispora Drs Septemelian menjadi Kadisnakertrans, Drs Meizuardi MPd menjabat Kadispora. Yahiri SPD, MPd menjabat sebagai kadispenda, H Mardiansyah M SE, MBA dari Kepala badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (lihat grafis).
Gubernur Junaidi saat melantik mengingatkan agar pejabat di lingkungan Provinsi Bengkulu dapat menjaga moral. Sebab itu, jika ada pejabat yang diketahui melakukan zina, maka dia akan membunuh jabatannya. “Kalau hukum islam itu, pezina akan dibunuh. Tapi, karena di Indonenesia tidak berlaku hukum Islam, maka jabatannya yang kita bunuh,” tegasnya.
Ancaman gubernur tersebut tidak main-main. Kepada wartawan, dia mengatakan pejabat yang diketahui berzina pasti dicopot. “Iya, kita bunuh jabatannya,” tegasnya.
Junaidi Hamsyah juga mengingatkan agar pejabat melaksanakan tupoksinya maisng-masing. Banyak kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2013 ini harus berjalan sukses. Diantara Inkanas diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Olaharaga Provinsi, Festival Bumi Raflesia, dan kegiatan besar lainnya. “Termasuk menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, yang waktunya diketahui hanya oleh presiden,” katanya.
Junaidi juga menegaskan, agar seluruh jajarannya menyukseskan Pelaksanaan Hari Pers Nasional 2014, yang memiliki waktu 6 bulan lagi. Setiap Dinas dan Isntansi diminta melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. “Beberapa bulan menghadapi HPN 2014, secepatnya agar berkoordinasi dengan ketua panitia,” katanya.
Sementara itu, seluruh PNS di Lingkungan Pemprov kembali diingatkan untuk mengenakan Pin Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dia mengatakan, dengan mengenakan Pin WTP setiap pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. “Sehingga selalu ingat untuk tetap bekerja dengan baik,” katanya.
Meski telah diperintahkan untuk mengenakan Pin WTP, diketahui masih banyak yang belum mengenakan Pin WTP tersebut. Pin WTP tersebut dalam rangka untuk mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian, setelah dua kali berturut-turut mendapatkan WTP. “Kita minta yang belum mengenakan PIN agar mengenakan,” kata Junaidi. (100)