Merasa Gagal, Wawali Minta Maaf

BENGKULU, BE – Wakil Walikota Bengkulu, H Edison Simbolon SSos MSi  merasakan pemerintahan yang dijalaninya bersama walikota, gagal.  Salah satunya Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemda Kota dengan Pasar Tradisional Modern (PTM). Terhitung selama 5 tahun masa jabatan duet tersebut, MoU tersebut tak kunjung menemukan kata sepakat, sehingga Pemda kota terus dirugikan akibat perjanjian yang hanya menguntungkan pihak PTM tersebut.

Edison mengakui ketidakmampuan Pemda kota untuk menuntaskan pekerjaan itu, meskipun MoU  tersebut telah digarap sejak dirinya bersama walikota Ahmad Kanedi dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah 5 tahun lalu.  Namun demikian, sampai diujung masa jabatannya saat ini  ia tidak bisa berbuat buat banyak karena segala kebijakan ada di tangan walikota.  Untuk itu ia hanya bisa menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Bengkulu yang telah mengamanahkan jabatan tersebut kepada ia dan pasangannya.

“MoU ini dari awal sudah kita garap, kita juga pernah membentuk tim untuk menyelesaikan MoU tersebut, tapi tim itu akhirnya dibubarkan oleh Pak Walikota. Untuk itu, saya sebagai wakil walikota  mohon maaf kepada seluruh masyarakat kota Bengkuu, karena tidak bisa berbuat sesuai dengan keinginan dan masyarakat,” kata Edison Simblon.

Ia menilai kegagalan tersebut bukan disebabkan masalah lain, akan tetapi hanya terkendala pada sikap dan tindakan walikota yang selama ini tidak berani mengambil keputusan tegas. Padahal jika berpedoman pada daerah lain seperti Jambi, Jakarta dan beberapa daerah lainnya masalah seperti itu bisa diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan.

“Melalui fraksi Demokrat di DPRD kota selalu saya tekakan, karena sebagai dasar kita tentu melihat di daerah lain yang melakukan kerjasama seperti yang dilakukan pemda kota Bengkulu ini, namun mereka semuanya sukses sedangkan kota Bengkulu tidak,” sampainya.

Ketua DPD Demokrat ini juga mengungkapkan bila ada ketegasan dan keberanian dari Walikota, maka hal tersebut sangat mudah untuk diselesaikan, karena pemerintah kota Bengkulu memiliki lahan, infra struktur, dan fasiltas lainnya tentu harus ditetapkan jangka waktu bagi investor untuk menggembalikan modalnya, setelah itu harus ada komitmen yang kuat agar pihak investor bersedia memberikan kontribusi kepada pemda kota.

“Kita kok aneh sampai sekarang MoU itu  tidak pernah selesai. Saya rasa kalau pemimpin tegas karena pemimpin yang menentukan dan membuat kebijakan, tentu masalah itu sudah lama selesai. Tapi selama ini kayaknya pimpinan kita kurang tegas makanya jadi seperti ini. Saya pikir ini salah satu kelemahan pemda kota, termasuk kelemhan saya juga sebagi Wakil walikota,” urainya.
Sebelum dirubah menjadi PTM, pasar tersebut cukup besar menyumbangkan PAD untuk kota Bengkulu mencapai Rp 1 hingga 1,5 miliar pertahun. Namun setelah dijadikan PTM, satu rupiahpun tidak memberikan kontribusi dengan alasan pihak pengelola PTM masih rugi dan belum mendapatkan keuntungan.

“Rencana kita dulu untuk memperindah kota agar lebih baik, mendapatkan PAD yang lebih besar sehingga kita korbankan masyarakat kecil yang mmencari sesuap nasi di tempat tersebut, tapi nyatanya apa yang diharapkan sama sekali tidak tercapai, ini fakta yang saya sampaikan. Untuk itu. mari kita buka telinga dan buka mata untuk mengevaluasi kinerja kita dan dan mengakui kekurangannya,” ujarnya.

Edsin juga berpesan kepada siapa pun yang akan menjadi walikota berikutnya, agar menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditinggalinya tersebut, mengingat masa jabatanya hanya tinggal hitungan hari dan akan berakhir 17 November mendatang.
“Silahkn kepada walikota dan wakil walikota selanjutnya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut, saya mohon maaf karena kami tidak mampu menyelesaikannya,” pungkasnya.(400)