Menunggu Presiden SBY Bersikap

JAKARTA – Ketua DPP PAN,  Bima Arya Sugiarto melihat adanya upaya mobilisasi Provos Polri secara liar untuk menjemput paksa seorang penyidik KPK Jumat (5/10) kemarin. Pasalnya Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo sendiri menyatakan tidak mengetahui hal itu.

Untuk menjelaskan yang terjadi, Bima mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera turun tangan untuk menengahi konflik terbuka antara KPK dengan Polri yang puncaknya dibuktikan dengan peristiwa yang terjadi di kantor Abraham Samad tersebut.

“Presiden harus turun tangan dan bersikap tegas. Kita mendorong Presiden ambil sikap agar tidak berkembang spekulasi pembiaran atau negara melindungi oknum,” kata Bima Arya di Cikini, Jakarta, Sabtu (6/10).

Menurutnya peristiwa yang terjadi di KPK tadi malam merupakan hal luar biasa, karena ada upaya kriminalisasi secara institusi dengan mengerahkan provos untuk menculik secara paksa seorang penyidik KPK bernama Novel.

“Ini hal yang bertabrakan dengan logika, jadi sudah saatnya Presiden turun tangan, karena dia sudah sampaikan langsung untuk di depan memberantas korupsi, kita betul-betul menunggu bagaimana Panglima kita ini bersikap dan menyatakan langkah yang harus diambil,” harapnya.

Dia juga menegaskan bahwa konflik antara KPK dengan Polri sudah level akut, untuk itu Presiden minimal harus memeriksa Kapolri untuk mengusut apa betul terjadi mobilisasi Provos secara liar karena itu penting diketahui.

“ini seperti tahun 1998 ketika ada mobilisasi liar dari perangkat kekuasaan. Kapolri sudah jawab (tidak tahu), berarti ini ada yang gawat ada yang serius. Maka Presiden juga DPR (Komisi III) harus panggil Kapolri untuk menjelaskan,” pungkasnya.(Fat/jpnn)