Media Massa Berperan Bangun Daerah

mou
EKO/BE
TEKEN: Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menandatangani MoU bersadengan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo tentang kerjasama kemerdekaan pers dan profesionalisme jurnalis dan media di Aula Pola Pemprov, kemarin (28/11).

Pemprov – Dewan Pers Teken MoU

BENGKULU, BENGKULU EKSPRESS – Media massa memiliki peran penting untuk memajukan daerah. Sebab, keterbukaan infomasi dari media menjadi modal utama dalam peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Terlebih saat ini, Provinsi Bengkulu tengah getol untuk meningkatan IPM tersebut. Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan, peningkatan IPM sangat tergantung dari keterbukaan pers di daerah tersebut.

“Keterbukaan informasi sangat mempengaruhi IPM, jadi memang harus terbuka,” ujar Yosep saat pembukaan lokakarya dan penandatanganan MoU antara Dewan Pers dengan Pemprov Bengkulu tentang Kerjasama Kemerdekaan Pers dan Profesionalisme Jurnalis dan Media di Aula Pola Pemprov Bengkulu, kemarin (28/11).

Dijelaskannya, keterbukaan pers juga harus diiringi dengan media massa yang sehat. Dengan demikian, peningkatan IPM akan berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi. Sehingga informasi yang diberikan memang benar adanya atau fakta.

“Catatannya, media massa-nya harus sehat,” tegasnya.

Menurut Yosep, saat ini pertumbuhaan media massa di Indonesia sangat pesat. Tercatat di Indonesia telah memiliki sekitar 47 ribu media massa, baik cetak maupun elektronik. Media massa itu terbanyak adalah media online, ada sekitar 43.700 media. Namun yang kredibel hanya sekitar 168 media, selebihnya belum masukkategori media kredibel.

“Kredibelitas sebuah media memang sangat diperlukan guna menunjang peran pers dalam membantu pemerintah daerah, tapi sayangnya masih banyak media belum kredibel, terutama media online,” beber Yosep.

Ia menegaskan, peran media massa selain kontrol sosial juga bukan untuk memojokkan pemerintah. Media massa harus memberikan edukasi dan memberikan informasi yang layak untuk publik. Media massa juga harus menjadi partner pemerintah. Namun tetap wajib mengedepankan independensi media, sehingga media tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

“Saya meminta agar media massa tidak memojokkan pemerintah dan tentu tidak membuat berita dengan tujuan imbalan uang atau amplop. Itu ciri media yang tidak independen,” ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan, MoU yang digelar antara Pemprov Bengkulu dengan Dewan Pers ini sangat penting sekali untuk upaya kemajuan daerah.

“Saya kira ini upaya kita untuk meningkatkan produktiftas pers, ketika betul-betul menjadi pilar demokrasi dan melaksankan fungsi pers,” terang Rohidin.

Sebagai media massa harus memberikan informasi yang bersifat edukasi, hiburan dan kontrol sosial. Jangan sampai media justru membuat informasi ke publik yang bersifat membuat gaduh. Sehigga akan mempengaruhi pertumbuhaan daerah itu sendiri.

“Media itu bukan hanya sekedar bisnis, tapi sebuah usaha investasi. Jika dilakukan dengan baik, maka akan mendorong pembangunan daerah,” paparnya.

Rohidin menegaskan, sebagai pemerintah, ia akan membuka seluas-luasnya informasi publik kepada media massa. Ia juga memastikan tidak intervensi kepada media manapun. Karena baginya media sangat memiliki peran penting untuk memajukan daerah. Tentunya dengan informasi yang bisa mempengaruhi pembangunan daerah. Namun demikian, media juga diminta untuk taat dengan azaz yang diberitakan, tidak bersifat bohong, fitnah, pornografi, berita pencabulan, atau justru membuat layanan atau produk yang bersifat merusak masyarakat.

“Juga jangan membocorkan informasi yang justru mengancam kestabilan daerah, apalagi keselamatan bangsa dan negara. Ini juga harus dipegang oleh teman-teman pers, kalau keduanya ini bisa dipegang, maka media akan bisa sehat,” tandas Rohidin. (151)