Masyarakat Masih Keluhkan Masalah Mahalnya Pendidikan dan Kesehatan Di Bengkulu

Foto Hendrik/ BE – Reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler tahun sidang 2020, Jumat (4/12).

BENGKULU, bengkuluekspress.com – Aspirasi masyarakat khususnya di Kota Bengkulu masih didominasi dengan persoalan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan. Hal itu diungkapkan warga saat reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler tahun sidang 2020, Jumat (4/12).

“Problem masyarakat Bengkulu yakni mahalnya biaya kesehatan dan pendidikan. Terulang kembali beberapa waktu lalu di Rumah milik Pemprov Provinsi Bengkulu, ada orang meninggal butuh ambulance namun tidak ada biaya karena wajib membayar Rp. 6 juta untuk menyewa ambulance” kata Dempo di Kota Bengkulu, Jumat (4/12).

Dilanjutkan Dempo, ini sama persis kejadiannya seperti 4 tahun yang lalu. Karena adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu yang wajib membayar sewa ambulance untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Maka kita minta pergub itu dicabut agar masyarakat tidak merasa terbebani,” sesalnya.

Lalu, kata Wakil Ketua Komisi lV itu, terkait pendidikan tidak adanya bedanya biaya sekolah baik sebelum pandemi Covid-19 maupun dimassa pandemi. Malah, sambungnya biaya pendidikan dimassa pandemi lebih meningkat karena harus membayar biaya sekolah dan biaya internet.

“Ini menjadi problem kebanyakan masyarakat saat ini. Maka saya setuju sekolah untuk kembali di buka,” tegasnya.

Kemudian, politisi PAN itu mengungkapkan, problem lainnya kurangnya lapangan pekerjaan baik dampak pandemi maupun minimnya investasi di Bumi Rafflesia ini.

“Kita minta agar Pemorov Bengkulu memberikan peningkatan UMKM. Bukan malah mengajarkan masyarakat mencari pekerjaan, tetapi harus mendorong masyarakat mandiri dan kreatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan, ” ujarnya.

Dempo menambahkan, namun tak kalah pentingnya, yakni permasalahan infrastruktur yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Infrastruktur yang dimaksud, mulai dari jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur lainnya.

“Ke depan Pemprov lebih memprioritaskan persoalan yang dihadapi masyarakat, dalam rencana pembangunan daerah. Sehingga nantinya aspirasi tersebut dapat direalisasikan, walaupun dengan bertahap,” tutupnya. (HBN)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*