Masih Ada Mobnas Pejabat Beli Premium

BENGKULU, BE – Meski Pertamina dan Pemprov Bengkulu melakukan nota kesepahaman (MoU) penerapan kebijakan penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Salah satu langkah yang diambil adalah melarang mobil dinas (Mobnas) Pemprov menggunakan BBM bersubsidi, premium.  Pada kenyataannya dilapangan masih banyak ditemukan mobil dinas pejabat yang secara terang-terangan dan tidak malu lagi membeli BBM bersubsidi.  Baik Mobnas pejabat Pemprov, Pemkot dan Pemkab masih ditemukan membeli premium di SPBU dalam Kota Bengkulu, yang seharusnya hanya digunakan oleh masyarakat kurang mampu.

Plt Gubernur H Junaidi Hamsyah mengatakan bila memang ada pejabat yang masih menggunakan BBM subsidi agar ditampilkan di media. “Barang kali efek jeranya ditampilkan saja dimedia kalau memergoki mobil dinas membeli BBM Subsidi,” kata Junaidi.

Seperti diketahui, penghematan penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) subsidi di Bengkulu, tidak berjalan maksimal. Sehingga, konsumsi BBM subsidi masih melebihi kuota.  Penyaluran jenis premium per 31 Agustus 2012 sudah 148.784 kiloliter atau 13,71 persen melebihi dari kuota. “Padahal kuota volume BBM bersubsidi di Bengkulu sudah ditambah 6 persen melalui APBN,” ujar Wira Penjualan Depo Pertamina Bengkulu, Misbach Bukhori, kemarin.

Ia mengatakan, tahun ini Provinsi Bengkulu mendapat kuota Premium 196.261 kiloliter dan solar 81.703 kiloliter. Sehingga rata-rata penyaluran BBM setiap harinya  mencapai 536 kiloliter. “Kenyataannya  penyaluran premium per 31 Agustus 2012 telah mencapai 148.784 kiloliter. Volume ini 13,71 persen melebihi kuota yang ditetapkan,” paparnya.

Ia mengatakan MoU yang dilakukan antara Pertamina dan Pemprov baru sekedar seruan moral. Pembatan juga baru sekedar mobil dinas pejabat eselon II ke atas dan kendaraannya ditempel stiker. “Kalau ada mobil yang masuk katageri itu bisa dilaporkan ke Pemprov karena mereka yang bisa mengambil kebijakan,” katanya.
Ia juga mengatakan gerakan malu menggunakan BBM subsidi belum merambah pada mobil dinas pejabat di Kabupaten/Kota. “Ini baru gerakan moral dari

Pemprov,” katanya. Ia mengatakan, dengan penggunaan BBM subsidi yang besar di Bengkulu, dapat segera diatasi. “Mudah-mudahan semakin banyak masyarakat dan pejabat  yang menggunakan BBM nonsubsidi sehingga yang subsidi untuk rakyatnya,” katanya. (100)