Maksimalkan Fungsi Kontrol Pers

 

RIO/Bengkulu Ekspress SEMINAR JURNALIS: Para jurnalis Bengkulu peserta seminar jurnalis anti korupsi yang diselengarakan KPK bersama para pemateri seminar, Selasa (24/10).
RIO/Bengkulu Ekspress SEMINAR JURNALIS: Para jurnalis Bengkulu peserta seminar jurnalis anti korupsi yang diselengarakan KPK bersama para pemateri seminar, Selasa (24/10).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Media massa dan para jurnalis adalah mitra strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi. Pers tidak hanya sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan, tetapi juga menjalankan kontrol sosial dalam konteks penegakan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia serta diharapkan mampu melakukan fungsi dan pengawasan.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, pers harus secara aktif melakukan pengawasan berkaitan dengan kepentingan publik dan harus mampu menjalankan fungsi pengawasan agar pemerintahan berjalan dengan baik.

“Pers tidak hanya sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan, namun memiliki lebih banyak peran dan fungsi dalma hal kontrol sosial dalam masyarakat,” ujar Nugraha dalam seminar Jurnalis di Antara Idealisme, Tugas, dan Kebutuhan, kemarin (24/10).

Diungkapkan Nugraha, permasalahan yang terjadi adalah indeks kemerdekaan pers di Bengkulu terendah di Indonesia. Masih tingginya angka kriminaliasi terhadap pers dan masih alerginya pemerintahan terhadap kritikan membuat indeks kemerdekaan pers di Bengkulu menjadi terburuk kedua se Indonesia tahun 2016.

“Bengkulu hanya meraih nilai 5,5 dari 20 indikator dan 71 pertanyaan yang disebarkan selama ini dan berada di bawah Provinsi Papua Barat. Sedangkan yang tertinggi Aceh dan Kalimantan Barat,” ungkap Nugraha.

Dituturkan Nugraha, kaum jurnalis sejatinya pejuang terhadap keluarga masing-masing juga pejuang terhadap sekitar.

“Wartawan harus mampu menjalankan kontrol dan edukasi karena wartawan sejatinya selain bertanggung jawab bagi keluarganya, juga bertanggung jawab pada masyarakat dengan menyampaikan informasi yang benar dan tidak ditutup-tutupi,” tuturnya.

Ia juga menyoroti permasalahan memberikan wartawan suap, dimana cukup banyak oknum yang ingin mengubah informasi yang diperoleh wartawan dengan mencari solusi lain yakni memberikan uang saku kepada wartawan untuk tujuan tersebut.

“Kasus penyuapan kepada wartawan salah satu yang membuat kebebasan pers di Bengkulu masih rendah, wartawan sejatinya harus mampu menghentikan hal semacam itu hingga mampu membawa pers di Bengkulu terus eksis dan tetap menjalankan peran serta fungsinya dan menjadi mitra yang baik bagi KPK tentunya,” tukasnya.

Sementara itu, salah satu Anggota Dewan Pers, Iman Wahyudi menuturkan, idealisme, tugas dan kebutuhan wartawan ditentukan dari kredibilitas dan integritas yang dimiliki wartawan. Kredibilitas dan idealisme seorang jurnalis adalah sebuah proses mencari kebenaran.

“Jangan lantaran takut tidak bisa memperoleh pendapatan iklan dan kerjasama atau semacamnya, wartawan malah bersikap tidak idealis dan menutupi kebenaran. Ingin mendapatkan kerjasama atau apapun itu, media harus profesional dan memiliki integritas yang baik,” tutur Iman.

Iman menambahkan, Bahkan dewan pers menemukan ada beberapa pemda yang sengaja memelihara media abal-abal dan membuat media abal-abal berpihak dimana media tersebut juga mendapatkan tujuannya untuk memperoleh pendapatan. Hal tersebut sangat berisiko dan berbahaya, apalagi jika sampai harus diaudit BPK.

“Hal tersebut bukan praktik yang benar. Hal itu melanggar independensi, pendapatan jangan hanya mengandalkan iklan dan kerjasama, kita bisa mendapatkannya seperti melakukan penelitian dan unit usaha, banyak media besar sudah seperti itu,” tambah Iman.

Terakhir Iman mengatakan, dewan pers berharap semua wartawan untuk bisa ikut melakukan pengawasan sehingga tercipta tatanan sosial masyarakat yang baik dna terbebas dari tindakan menyimpang seperti korupsi dan perilaku menyimpang lainnya.

“Kami berharap wartawan mampu menjalankan fungsinya mengedukasi sekaligus melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat,” tukasnya.(999)