Mahasiswa Kritik DPRD Kota

Tak Hargai Kinerja Walikota

Roma Danil Putra (Ketua Bem Unihaz)BENGKULU, BE – Sejumlah mahasiswa dan masyarakat berharap agar DPRD Kota Bengkulu dapat menghargai kinerja Walikota. Hal ini disampaikan berkaitan dengan tertundanya pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang tengah dibahas dalam rapat paripurna mengenai 3 raperda karena ketidakhadiran Walikota, kemarin. “Walikota hari ini (kemarin, red) sedang berada di Jakarta dalam rangka mengikuti Musyawaran Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas). Dia tidak sedang berpelesir. Musrembang itu penting untuk diikuti agar Kota Bengkulu dapat memperjuangkan sejumlah program yang diperuntukkan bagi kemaslahatan Kota Bengkulu. Kenapa justru dewan menunda pembahasan raperda karena Walikota sedang bekerja dalam tujuang seperti itu? Bukankah ini namanya dewan terlalu kekanak-kanakkan,” kata Ketua BEM Universitas Hazairin, Roma Danil Putra, kemarin.
Ditambahkan Roma, secara ketatanegaraan, seharusnya dewan mengerti bahwa ketika Walikota tidak hadir, Wakil Walikota dapat menggantikan posisi Walikota dalam pembahasan rapat paripurna tersebut. Dan pasti, lanjutnya, Wakil Walikota sudah mendapatkan mandat dari Walikota untuk menyampaikan pandangan pemerintah atas 3 raperda tersebut untuk disampaikan dihadapan para anggota dewan. “Tak mungkin posisinya dibalik. Masak Wakil Walikota yang menghadap Presiden ke Jakarta dan Walikota yang menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota. Jangankan secara ketatanegaraan, secara hukum saja sudah salah,” tandasnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bengkulu Muamar SH berujar, seharusnya anggota dewan tidak mempersoalkan apabila Walikota tidak hadir namun tetap didelegasikan oleh Wakil Walikota. Terlebih Walikota sudah mendelegasikan pandangan kepada Wakil Walikota secara resmi. Akan menjadi persoalan, katanya, apabila tidak ada perwakilan eksekutif sama sekali didalam rapat paripurna tersebut. “Alih-alih menunda pembahasan raperda karena ketidakhadiran Walikota, sebaiknya para anggota dewan tetap melanjutkan pembahasan 3 raperda tersebut. Karena perda tersebut sangat penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini timbul ditengah-tengah masyarakat,” jelas Muamar.
Disisi lain, Muamar juga mengatakan, apabila anggota-anggota DPRD Kota mempermasalahkan ketidakhadiran Walikota ditengah begitu banyaknya persoalan-persoalan lain yang lebih mendasar, hal itu menunjukkan bahwa memang anggota dewan kurang mengetahui mana pokok persoalan yang dihadapi rakyat sebenarnya. “Banyak sekali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang semestinya menjadi respon para anggota dewan,” tukasnya.
Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat, Heriyadi, warga RT 15 Kelurahan Rawa Makmur mengatakan, sikap dewan yang menunda pembahasan 3 raperda kemarin patut disayangkan. “Harusnya Wakil Walikota menjelaskan kepada para anggota dewan terhormat mengenai posisi Pak Wali yang sedang menjalankan tugas ikut dalam Musrenbangnas di Jakarta. Ibu Wakil Walikota kan juga kepala daerah. Masak anggota dewan tak menghormatinya,” ketusnya.
Apalagi, kata Heriyadi, keberadaan Walikota di Jakarta sangat penting. Sebab, dengan keberadaan Walikota di Jakarta, upaya untuk dapat mengakses dana-dana pembangunan yang berasal dari jaringannya di Jakarta dapat diselenggarakan. “Jadi ya, dimaklumilah harusnya. Masak Walikota sedang bertugas untuk kemajuan kotanya dikritik dan dikecam,” paparnya. b