Lurah Bentiring Permai Dinonaktifkan

Walikota Sidak 7 Kelurahan

RUDI - Walikota saat melakukan sidak di Kantor Lurah Bentiring Permai. Disini, ia menonaktifkan Kepala Lurah Syukurdi Jaya yang diketahui mengambil pungutan dari warga.KAMIS pagi disela kesibukan nya sebagai walikota,

H Helmi Hasan SE mendatangi kantor Lurah Pintu Batu – Bentiring Permai – Semarang – Tanjung Jaya – Tanjung Agung dan Kampung Kelawi.

Hal ini ia lakukan untuk melakukan kontrol terhadap seluruh bawahannya. 

Yang mengejutkan, dari Sidaknya ini,

Walikota menonaktifkan Lurah Bentiring Permai.

Sepeti apa kisahnya? Berikut laporannya.

                                                                                                                                                                                         

RUDI NURDIANSYAH,

Kota Bengkulu

                                                                                                                                                                                  

Pukul 08.30 WIB walikota yang didampingi oleh Assisten I Dra Rosmidar, meluncur dari halaman sekretariat menuju kantor lurah Pintu Batu.  Di kantor lurah Pintu Batu, tak ditemui Kepala Lurah setempat yang dijabat oleh Zulherman.  Para kepala seksi dan stafnya pun tak terlihat. Walikota bersama rombongan hanya disambut oleh 1 orang honorer dan beberapa warga sekitar kantor lurah yang mengeluhkan bahwa orang kelurahan belum ada yang datang.
Walikota yang hanya duduk 1 menit di kantor itu. Kemudian langsung keluar menemui beberapa warga sekitar yang menanti kedatangan orang nomor satu di Kota Bengkulu ini untuk berdialog.  Di halaman kantor lurah, walikota mendapat kabar bahwa masyarakat dimintai Rp 15 ribu untuk pembuatan KTP dengan alasan membeli formulir di Dukcapil.
Kantor Lurah kedua adalah Kelurahan Bentiring Permai. Syukurdi Jaya yang ditemui di kantornya lengkap dengan kepala seksi sedang melayani beberapa warga yang sedang mengurus Prona.  Langsung dengan masyarakat yang ada, walikota menanyakan ada tidaknya pungutan biaya untuk proses pembuatan Prona.  Sebagian warga mengaku mengeluarkan biaya Rp 700 ribu hingga Rp 2 juta.  Kasi Pemerintahan, Tahuna, tampak bersitegang dengan Lurah Syukurdi Jaya mengenai pungutan biaya tersebut. Syukurdi Jaya berdalih tidak tahu menahu mengenai biaya. Sikapnya itu justru mengesankan bahwa ia tidak bertanggung jawab.
Melihat suasana yang tidak kondusif antara Kasi dan lurah, akhirnya walikota berusaha menenangkan.  Disaat itu juga walikota yang dikenal religius ini mengambil kebijakan untuk me-nonaktifkan Lurah Bentiring Permai dan untuk sementara di jabat oleh Pelaksana Tugas.  Ia juga memerintahkan kepada Kasi Pemerintahan agar mengembalikan uang warga dan segera melaporkannya kepada Plt Lurah Bentiring Permai. Untuk Kasi dan staf diharapkan untuk tetap bertahan dan bekerja secara normal. “Dalam pengurusan apapun tidak ada bayar membayar kecuali memang diatur dalam peraturan yang jelas,” kata walikota.
Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Semarang. Lurah Zainuddin SH beserta stafnya menyampaikan bahwa pada tahun ini Prona tidak bayar.  Untuk pengurusan SKT biaya kisaran Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. “Sementara untuk permohonan surat miskin tidak ditarik biaya,” ujar Zainuddin.
Mengenai kepengurusan KTP, KK biasanya warga memberi Rp 5 ribu sampai Rp 10 ribu untuk biaya urusan ke Dukcapil. Di akhir pertemuan Lurah Semarang meminta dibuatkan jalan alternatif dari jalan tanggul.
Kantor Lurah berikutnya Tanjung Jaya. Kepala Lurah Tanjung Jaya, Mursalin mengatakan, saat ini tersedia 4 buah pos aman. Untuk KTP dan KK biaya tidak dipaksakan karena warga mereka adalah sanak famili atau sama- sama penduduk asli setempat yang merupakan satu keluarga besar.  Kalaupun ada yang harus diurus ke Dukcapil biasanya warga memberi Rp 5 ribu sampai Rp 10 ribu. Ketika ditanyakan walikota mengenai kendala, Lurah Tanjung Jaya mengeluhkan banjir. Ia memohon drainase lebih diamankan. “Untuk saat ini masjid sedang dalam proses pembangunan dan saat ini tersedia 2 masjid di sini,” bebernya.
Tanjung Agung merupakan kantor lurah yang ke lima yang di Sidak oleh Walikota H Helmi Hasan SE.  Lurah Saharuddin mengaku telah tersedia 3 pos aman, masing- masing 1 pos untuk 1 RT Pos aman berada dipinggir jalan dan baru akan didaftarkan. KTP dan KK digratiskan dan tidak dimintai biaya mengingat keadaan warga setempat kurang berkecukupan. Saat ini 2 masjid sudah aktif.
Keenam kantor Kampung Kelawi. Kepala Lurah, Rubian SE yang didampingi oleh 8 orang stafnya dibantu 2 orang honorer menyambut walikota bersama rombongan. Disampaikan bahwa 3 pos aman dalam keadaan rusak.
Terakhir Walikota mendatangi kantor lurah Pasar Bengkulu. Kepala Lurah Syamsu Anwar mengaku saat itu hanya ada 5 orang dikantornya. Kepada walikota ia berharap ada bantuan tenaga untuk operator komputer dan sekretaris. Hal ini pun langsung ditindaklanjuti oleh walikota. Dikatakan oleh Syamsyu Anwar kendala yang dihadapi adalah warga kurang konsekwen untuk bergotong royong.  Dalam setiap kunjungannya ini, walikota selalu menekankan agar warga selalu membiasakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
“Gotong royong merupakan kebudayaan kita yang asli yang harus kita hidupkan kembali. Kebudayaan ini bila senantiasa kita galakkan, niscaya dia akan menjadi modal sosial yang sangat besar bagi kita untuk membangun kota ini menjadi sebuah kota yang sejajar dengan kota-kota besar lainnya,” pungkasnya. (**)