LKPJ dan LPPD Harus Rampung

 EKSPOSE: Para perwakilan OPD saat mengikuti acara ekspose progres penyusunan dan klarifikasi data percepatan penyelesaian LKPJ dan LPPD di aula lantai II Pemda Kaur, Senin (5/3).
EKSPOSE: Para perwakilan OPD saat mengikuti acara ekspose progres penyusunan dan klarifikasi data percepatan penyelesaian LKPJ dan LPPD di aula lantai II Pemda Kaur, Senin (5/3).

BINTUHAN, Bengkulu Ekspress – Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kaur diminta untuk segera menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD). Pembuatan LKPJ dan LPPD ini merupakan kewajiban pemerintah sebagai pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Sebab dalam bulan Maret ini batas akhir laporan LKPJ dan LPPD tahun 2017.
“Kita tunggu sampai bulan Maret 2018, laporan sudah saya terima. Karena masih ada waktu sekitar beberapa minggu lagi, mohon semua OPD bisa melaporkan LKPJ dan LPPD ini tepat waktu,” kata Asisten I Setda Kaur Zailan SPd, saat membuka acara ekspose progres penyusunan dan klarifikasi data percepatan penyelesaian LKPJ dan LPPD diaula lantai II Pemda Kaur, kemarin (5/3).

Dikatakan mantan Kasat Pol PP dan Damkar ini, dalam pengarahannya yang diikuti oleh perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Kaur itu, diharapkan mampu menjalin koordinasi yang baik, mengingat beberapa tahun terakhir ini terdapat pejabat perencanaan dan pelaporan yang tergolong baru, sehingga semua tahapan penyusunan dapat terpantau. Juga ia meminta agar kewajian penyusunan LKPJ dan LPPD dapat terselesaikan tepat waktu. Mengacu pada pelaporan pada tahun lalu, diharapkan hal ini dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan saat penyusunan.

“Penyusunan LKPJ dan LPPD merupakan suatu kewajiban, diharapkan semua OPD mampu menunjukan semangat kerja demi kepentingan pembangunan Kaur kedepan,” sampainya.
Sementara itu, Kabag Pemerintahan Pemkab Kaur Rudi Saputra SSTP juga menyampaikan, penyusunan LKPJ dan LPPD itu harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dimana, hakekat dari laporan itu adalah sebagai progress report atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun.

“Kita target tanggal 15 Maret ini sudah ditandatangani Pak Bupati, dan sekarang ini baru sekitar 30 persen OPD yang sudah melaporkan, dan kita berharap dalam bulan ini laporan LKPJ dan LPPD ini rampung,” tandasnya. (618)