LKPj Bupati Kepahiang Gunakan Data Lama

Doni/Bengkulu Ekspress Anggota DPRD Kepahiang Edwar Samsi SIP MM, menyerahkan berkas rekomendasi DPRD atas LKPj APBD 2017, Kabupaten Kepahiang, kepada pimpinan DPRD H Badarudin AMd untuk ditindak lanjuti.
Doni/Bengkulu Ekspress Anggota DPRD Kepahiang Edwar Samsi SIP MM, menyerahkan berkas rekomendasi DPRD atas LKPj APBD 2017, Kabupaten Kepahiang, kepada pimpinan DPRD H Badarudin AMd untuk ditindak lanjuti

KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress – Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepahiang terhadap realisasi APBD (anggaran pendapapatan belanja daerah), 2017, mendapat kritik. LKPj yang diserahkan ke DPRD Kabupaten Kepahiang tersebut, dinilai menggunakan data lama 2015. Terkesan hanya mencontoh laporan tiga tahun lalu, tanpa adanya perbaikan data terbaru.

“Didalam kondisi perekonomian daerah, pada bagian potensi dan unggalan daerah. Pada halaman 8, data yang disajikan pada 2015, sedangkan LKPJ ini dibuat untuk 2017. Mohon untuk dilakukan pemuktahiran data guna memancing investasi di Kabupaten kepahiang dan juga digunakan sebagai acuan perencanaan ditahun berikutnya,” tegas Edwar Samsi SIP MM dalam menyampaikan rekomendasi DPRD atas LKPJ APBD 2017.

Data lama juga disajikan pemerintah dalam laporan pertumbuhan ekonomi tercantum di halaman 12 dokumen LKPj.

“Diharapkan untuk dapat dilakukan pemutahiran data hingga capaian akhir tahun 2017 untuk digunakan sebagai acuan dalam perencaan ditahun sebelanjutnya,” terang Edwar.

Selain itu, Edwar Samsi juga mengkritisi kinerja beberapa OPD buruk. Tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal.

“Pemerintah harus memberikan riward kepada OPD dengan serapan optimal. Bupati seharusnya memberikan reward,” ujar Edwar.

Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM, mengakui jika kinerja jajaranya masih buruk, sehingga hasil yang dicapai tak maksimal. Bahkan adanya penggunaan data lama dalam membuat laporan masih saja terjadi. “Ya mau bagimana memang keadaan kita kekurangan SDM, yang jelas kinerja jajaran selalu jadi bahan evaluasi kita,” katanya.

Menurut Bupati, kekosongan pimpinan dibeberapa OPD juga menjadi bukti terjadinya kurangan sumber daya manusia (SDM) dipemerintah. Sehingga jabatan eselon dua terpaksa dikendalikan pelaksana tugas (Plt).

“Saya kalau mau menggunakan standar banyak yang tidak layak. Jadi saya mengukur baju dibadan, sebab kita tidak bisa memaksakan keinginan harus sesuai dengan standar saya,” ucapnya. (320)