Lima OPD Zona Merah

MEDI/Bengkulu EkspressRapat realisasi anggaran tahun 2019 dipimpin Wakil Walikota Dedy Wahyudi dan dihadiri seluruh OPD, kemarin (17/7).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Sebanyak 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu masuk ke zona merah. Hal ini dikarenakan realisasi serapan anggaran rendah. Kelima OPD itu yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serapan 0,67 persen, Dinas Perhubungan 2,70 persen, Dinas Kesehatan 12,16 persen, Kecamatan Singaran Pati 13,34 persen, dan Kecamatan Teluk Segara 14,81 persen.

Wakil Walikota, Dedy Wahyudi SE MM memperingatkan agar kelima OPD tersebut segera melakukan perbaikan dalam membelanjakan anggaran, jangan sampai terjadi Silpa yang tinggi. “OPD yang targetnya masih rendah kita sudah warning, dan ini juga bagian penilaian dari pimpinan, sejauh mana kemampuan masing-masing OPD dalam merealisasikan anggaran yang dibuat,” kata Dedy usai memimpin rapat Tepra triwulan ke-II di ruang rapat Hidayah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, kemarin (17/7).

Wakil Walikota pun cukup marah melihat adanya kendala yang tidak bisa diselesaikan oleh OPD tersebut. Sebab, saat ini sudah memasuki triwulan ketiga dan jika serapan anggaran masih sangat rendah, maka menunjukkan bahwa banyak program-program Pemerintah Kota yang tidak berjalan.

“Kita ingin APBD yang sudah teranggarkan ini dibelanjakan, sehingga program-program Walikota dan Wakil Walikota bisa terealisasi. Kalau program itu tidak berjalan maka menjadi masalah karena tida bisa menjawab apa keinginan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, terdapat pula 5 OPD yang memiliki serapan anggaran tertinggi atau masuk dalam zona hijau yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 60,70 persen, Dinas Koperasi dan UKM 51,27 persen, Dinas Kepemudaan Olahraga (Dispora) 46,01 persen, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 45,54 persen dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 45,24 persen.

Menurut Dedy, ada beberapa kendala yang dialami OPD, namun kendala ini ada yang bisa dimaklumi seperti perubahan juklak dan juknis dari pusat, tetapi ada juga kendala yang tidak bisa dimaklumi seperti belum dimulainya tender/lelang dan sebagainya.

“Kalau ada proses tendernya belum dimulai atau ada ASN yang tidak mau jadi PPTK segala macam, ini menyangkut kecakapan dari pimpinan OPD itu sendiri. Maka saya tegaskan tadi kami akan memantau sejauh mana kinerja dari OPD ini dan kita ingin semua bisa tercapai sesuai rencana,” jelasnya. (805)