KPUD Gigit Jari, Usulan Hibah Rp 1,6 Miliar Ditolak

BINTUHAN, BE– Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kaur tidak menyetujui hibah anggaran ke KPUD yang diusulkan Rp 1,6 miliar, sehingga KPU harus gigit jari. DPPKAD secara tegas menyatakan, bahwa anggaran KPUD untuk tahun ini sudah ditanggung APBN. “Kita sudah melihat dasar hukumnya, bahwa untuk tahapan KPUD memang sudah dianggarkan oleh APBN, kecuali nantinya mendesak baru akan kita anggarkan,” ujar Kepala DPPKAD Kaur Drs Ersan Syafiri MM, kemarin.

Menurut Ersan, pihaknya sudah mengkaji dasar hukum jika dana KPUD dianggarkan melalui APBD. “Yang jelas tahun 2013 sesuai usulan KPUD senilai Rp 1,6 miliar kemungkinan belum akan di setujui. Kita akan berikan anggaran pada saat kegiatanya yakni tahun 2014 bukan tahapannya,” jelasnya.

Namun demikian pihaknya tetap menyediakan dana hibah untuk KPUD Kaur. Jika sudah ada petunjuk dari Provinsi dan pusat. Jika tidak ada landasan hukum untuk pemkab untuk menganggarkanya.”Kita masih menunggu surat dari KPU Provinsi dan pusat, karena itu landasan kita untuk menghibahkan anggaran sesuai dengan aturan yang ada, namun dengan catatan jika mendesak, namun kemungkinan untuk tahun ini anggaran KPUD belum sama sekali mendesak karena kegiatanya masih bersifat tahapan, bukan kegiatan yang sifatnya penting,” jelasnya.

Ketua KPUD Kaur Arpan Efendi SPd didampingi Sekretaris KPUD Darmawansyah SIP MM mengatakan memang pemilihan legislatif dibiayai oleh APBN, namun dana APBN itu sangat terbatas jika tidak dibantu oleh APBD. Seperti halnya penekanan angka golput dan sosialisasi tidak ada sama sekali dalam jabaran APBN, oleh karena itu pihaknya mengusulkan anggaran tersebut ke Pemkab Kaur. “Sebelumnya kita sudah melakukan konsultasi bahwa memang Pemkab harus membantu walapun tidak semuanya dipenuhi, karena ini untuk menyukseskan Pileg dan Pilpres,” jelasnya.

Sementara itu, Waka I DPRD Kaur H Zulkifli H Jakfar SIP mengatakan pihaknya akan memanggil DPPKAD dan KPUD Kaur mengenai anggaran tahapan untuk Pemilu tahun 2014. Jika anggaran mendesak kemungkinan DPRD akan menyikapi namun jika tidak sama sekali maka harus juga di musyawarahkan. “Makanya kita panggil dahulu ke dua lembaga tersebut, agar persoalan nantinya jelas,” katanya.(823)