KPU dan Bawaslu Teken NPHD

Doni/Bengkulu Ekspress
Proses penandatangan berkas MoU NPHD anggaran Pilkada 2020 yang berlangsung di lobi Gedung DPRD Kabupaten Kepahiang.

KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress– Pelaksanaan penekenan MoU Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada 2020 tidak dihadiri Bupati Kepahiang, Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM IPU. Penandatangan berkas MoU NPHD berlangsung, Selasa siang (1/10) sekitar pukul 12.00 WIB di lobi gedung sekretariat DPRD Kepahiang disaksikan langsung unsur pimpinan dewan beserta beberapa anggota wakil rakyat.

Tanda tangan dilakukan Ketua KPU Kepahiang, Mirzan Pranoto Hidayat SSos, Ketua Bawaslu Rusman Sudarsono SE dengan Bupati yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Zamzami Zubir SE MM. Ketua KPU dan Ketua Bawaslu langsung membubuhkan tanda tangan, sedangkan Zamzami Zubir hanya memberikan paraf. Sebab NPHD harus diteken kepala daerah (Kada).



“Untuk NPHD kita dengan KPU dan Bawaslu kita tepat waktu, sesuai dengan Perkap KPU, sudah sepakat dan sudah diparaf. Tanda tangan pak Bupati sebelum jam 00.00 WIB saya berangkat,” terang Zamzami.

Menurut Zamzami, Bupati tidak bisa hadiri penandatangan MoU NPHD, karena tengah melaksanakan perjalanan dinas yang tidak bisa wakilkan. Informasi didapati Bupati berangkat ke luar kota (Dinas Luar) sehari sebelum tanda tangan MoU, yakni sejak Senin siang (30/9). “Yang jelas Pilkada Kabupaten Kepahiang berlangsung sesuai dengan tahapan, NPHD sudah dilaksanakan,” tuturnya.

Dalam kesepakatan NPHD, Pilkada 2020 menyedot dana APBD Kabupaten Kepahiang sebesar Rp 31, 52 miliar. Dengan estimasi APBD Perubahan 2019 dikucurkan Rp 500 juta untuk KPU dan Bawaslu sisanya pada APBD 2020 sebesar Rp 31,020 miliar. Ada empat lembaga yang menerima hibah anggaran Pilkada, yakni KPU Kepahiang sebesar Rp. 20,270 miliar, Bawaslu Rp. 8,150 miliar. Kemudian aparat keamanan yaitu Polres Kepahiang Rp 2,3 miliar dan TNI Rp 1 miliar.

Dikonfirmasi usai MoU, Ketua KPU Kepahiang, Mirzan P Hidayat mengatakan, pihak KPU akan menindak lanjuti dengan pembukaan rekening penampungan dana hibah. Agar anggaran yang diberikan pemerintah daerah bisa dicairkan ke rekening KPU sesuai dengan kesepakatan. “Dasar pembukaan rekening adalah nomor NPHD, yang tadi sudah ditanda tangani,” ucap Mirzan. (320)



    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*