KPK Awasi Lelang Proyek

EKO/Bengkulu Ekspress KUMPULKAN: KPK saat mengumpulkan semua Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat kabupaten/kota dan provinsi dalam upaya koordinasi pencegahaan korupsi terintegrasi di ruang rapat Rafflesia Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (13/3).

Baru 3 Paket Selesai Lelang

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan semua Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat di Provinsi Bengkulu. Mulai dari Sekda dan Inspektur kabupaten/kota dan provinsi dikumpulkan untuk melakukan koordinasi dalam upaya pencegahaan korupsi terintegrasi.  Dalam pengawasan utamanya, KPK akan mengawasi proses lelang proyek yang ada di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) masing-masing pemda. Mengingat dalam lelang proyek itu, tidak heran banyak kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) atas adanya suap proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

“Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah adanya intervensi pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang sering berasal dari pihak luar,” terang Kepala Satuan Tugas Unit kerja koordinasi supervisi (korsupgah) KPK Wilayah I, Juliawan Superani kepada Bengkulu Ekspress, usai menggelar rapat di ruang rapat Rafflesia Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (13/3).

Dijelaskannya, mendorong KPK melakukan pengawasan lelang proyek-proyek pemerintah daerah karena dianggarkan setiap tahunnya. Jangan sampai, proyek yang harusnya tetap sasaran sesuai dengan anggaran justru tidak terealisasi dengan baik. “Dari beberapa kasus korupsi itu bersumber dari pengadaan barang dan jasa yakni UKPBJ. Jadi tujuan kita bagaimana menutup lubang-lubang itu,” tambahnya.

Juliawan mengatakan, dalam mencegah intervensi dari pihak luar, UKPBJ bukan berasal dari OPD melainkan secara mandiri. Sistem ini diyakini mampu meminimalisir meskipun tidak dijamin 100 persen.  “Memang tidak dijamin, tapi sistemnya harus diperbaiki. Apalagi Mendagri sebelumnya sudah mengeluarkan intruksi itu,” ujar Juliawan.

Terkait pertemuan bersama Kabupaten/Kota dan Pemprov Bengkulu, Juliawan mengatakan, hal ini menindaklanjuti rencana aksi penecegahan korupsi yang dilakukan tahun 2018 lalu. Dari hasil pemaparan Pemda Kabupaten/Kota, diakuinya masih ada hal yang perlu ditingkatkan, Seperti Optimalisasi Pendapatan Derah, dimana masing-masing Pemda capaian tertingginya hanya 56 persen dan paling rendah 16 persen. Pendapatan asli daerah ini, menruut Juliawan, merupakan masukan bagi daerah yang potensial.

“Untuk pendapatan perlu ditingkatkan lagi, supaya tidak ada kebocoran- kecocoran,” tegas Juliawan.

 Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti SE MT mengatakan, sejumlah pemerintah daerah sudah menerapkan e budgeting dan e planning. Namun masih ada sejumlah kendala sistem yang dihadapi. “Kendala-kendala ini yang perlu kita lakukan perbaikan,” terang Nopian.  Untuk capaian rencana aksi, rata-rata daerah dan provinsi sudah diatas 90 persen. Hanya saja, beberapa hal yang perlu dilakukan peningkatan seperti realisasi pendapatan, pembinaan ASN dan sektor-sektor lainnya. “Capaian rencana aksinya sudah cukup bagus diatas 90 persen. Kita upayakan tingkatkan terus,” tandasnya.



Baru 3 Paket Selesai Lelang
Sampai dengan saat ini, dari 68 paket pekerjaan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu baru ada 3 paket yang selesai proses lelang. Tiga paket itu bukan pekerjaan fisik atau infrastruktur tapi melainkan hanya DED pembangunan gedung berbasis WEB yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan nilai paket 947, 5 juta.

Lalu DED rehabilitasi gedung kantor Dinas PUPR dengan pagu Rp 499 juta dan terakhir belaja modal peralatan Leb kontruksi di Dinas PUPR Rp 8 miliar. Meski masih banyak belum selesai lelang khususnya program fisik, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi, Ir Mulyani menegaskan, proses lelang masih terus berjalan. Dirinya menargetkan, pada bulan April mendatang, sudah ada yang selesai lelang dan bisa dimulai pekerjaan fisiknya. “April insyllah sudah ada yang tandatangan kontrak dan bisa langsung dikerjakan,” terang Mulyani kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (13/3).

Dijelaskannya, untuk saat ini ada sebanyak 7 paket program pembangunan jalan yang sudah masuk ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi untuk dilelang. Berbagai persyarat akan dipercepat, untuk segera mungkin menyelesaikan proses lelang. “Saya sudah datang ke UKPBJ untuk melengkapi syarat yang belum lengkap. Ini yang kita dorong dulu untuk dipercepat,” ujarnya.  Mulyani menegaskan, jika proses lelang selesai, pihaknya tidak lagi memperlambat tandatangan kontrak pekerjaan. Sehingga, pihak ketiga atau kontraktor pelaksana, bisa cepat menyelesaikan pekerjaan fisik tersebut. “Langsung kita tandatangani kalau sudah,” paparnya.

Tidak hanya itu, proses pecepatan itu dilakukan, mengingat pemprov juga telah menarget progres pekerjaan itu bisa selesai sebelum mendekati akhir tahun. Jika mengalami keterlambatan, maka akan berimbas seperti kejadian tahun lalu, ada beberapa pekerjaan yang harus terjadi keterlambatan pembayaran. “Ya tentu kita akan percepat terus, tapi tetap ada proses yang harus dilalui,” tambah Mulyani.

Sementara itu, Wakil Ketua (Waka) III DPRD Provinsi Bengkulu, Elfi Hamidi menegaskan, OPD dalam hal ini Dinas PUPR jangan lagi memperlambat proses lelang. Karena dengan lambatnya proses itu, akan berdampak semua pada keberlangsungan pembangunan di Bengkulu. “Kita minta jangan lama-lama proses itu. Anggaran sudah ada, bahkan kita sahkan jauh-jauh hari. OPD haru gesit,” terang Elfi. Tidak hanya untuk OPD Dinas PUPR saja, untuk OPD lain juga harus demikian. Jangan sampai ada program yang masuk lelang terlambat memasukannya.  “Yang terlambat-terlambat itu jangan ditiru. Kalau masih juga kerja lambat, maka gubernur harus bisa melakukan evaluasi kepada pejabatnya,” tandasnya. (151)