Konflik Tapal Batas Ke Pusat

PONDOK KUBANG, BE– Konflik mengenai tapal batas wilayah Benteng kian meruncing. Walaupun pemekaran sudah lama, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan batas wilayah antara  Benteng dengan Kota Bengkulu dan Benteng-Bengkulu Utara. Hingga masalah ini pun mencuat dan harus ditangani oleh Pemerintah Pusat. Konflik tapal batas ini salah satu pemicunya masalah pembayaran pajak.
Hari Sabtu (22/9) lalu Tim dari Kementerian Dalam Negeri turun melakukan verifikasi pilar batas Benteng tersebut. Verifikasi sekitar pukul 12.30 WIB itu juga disaksikan Tim dari Biro Pemerintahan Provinsi, Camat Pondok Kubang serta Kades setempat.
Camat Pondok Kubang, Mukhlis, SE mengaku kecewa dengan polemik perbatasan yang berlarut. Batas wilayah yang belum final membuat desa merugi.
“Selama ini batasnya sudah jelas, tapi warga banyak membayar pajak ke Kota Bengkulu, padahal mereka warga Benteng. Terutama warga yang berbatasan langsung dengan kota. Kami meminta penjelasan kongkrit tentang batas wilayah ini,” ujar Mukhlis.
Ditambahkan, Mukhlis selama ini pejabat sering mengganggap sepele masalah tapal   batas ini. Padahal selalu memicu konflik di tengah masyarakat, baik pengurusan tanah, ataupun masalah kependudukan. ”Ini yang sering menjadi persoalan di kecamatan Pondok Kubang. Kesannya sepele cuma masalah perbatasan. Namun, ketika timbul polemik kami yang menjadi tumbal,” imbuh Mukhlis.
Biro Pemerintahan, Drs Fauzan Rizal di lokasi menungkapkan tapal batas dalam tahap verifikasi. Tahun 2011 telah dilakukan pemasangan pilar batas Benteng-Kota Bengkulu, meliputi Bentiring Benteng dan Air Sebakul. Pilar batas itu diverifikasi lagi, dan diambil garis batas diantara dua pilar itu untuk menunjukkan batas sebenarnya. Selanjutnya ditetapkan dalam Permendagri. Untuk itu Fauzan  meminta dinas terkait di Benteng hadir pada penentuan di pusat nanti.
Diakui Fauzan ada warga Benteng acap membayar pajak atau mengurus identitas kependudukan di Kota Bengkulu. Sebab memang ada satu kawasan terletak di 2 wilayah sekaligus Kota dan Benteng. Seperti halnya Perumahan Bentiring sebagian di kawasan Kota Bengkulu dan sebagian lagi di Benteng. Sehingga seringkali terjadi salah persepsi.
Kasubag Pertanahan Setda Benteng, Sumardi, menjelaskan masih mempelajari batas-batas kabupaten tersebut. “Ya kami masih mempelajari, untuk batas Kota- Benteng ini. Kepastiannya usai pertemuan di Jakarta, sejauh ini belum ada masalah,” tukas Sumardi. (122)