Komisi I Minta Evaluasi Kadispenbud

BINTUHAN, BE– Komisi I Bidang Pendidikan  secara gamblang minta Bupati Kaur untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispenbud) Kaur.  Mengingat hingga saat ini tak satupun bangunan sekolah yang dibiayai DAK tahun 2012 belum selesai.  Hal ini dikarenakan adanya, dugaan mafia fee di Dispenbud yang cukup besar, bahkan sebelumnya Komisi I pernah memanggil Kadispenbud M Daud Abdullah untuk meminta penjelasan. Namun tiga kali dipanggil, tapi masih  diacuhkan. Oleh karena itu DPRD meminta bupati untuk melakukan evaluasi. “Kita lihat dilapangan, jika Dispenbud Kaur meklaim bahwa bangunan sudah selesai, maka tunjukan kepada komisi I, bangunan sekolah mana yang sudah selesai. Jika demikian, tidak disikapi maka akan terus sampai tahun 2013. Untuk apa pusat mengkucurkan dana banyak-banyak di Kaur, tapi penggunaannya tidak sesuai,” ujar Komisi I DPRD Kaur Herlian Muchrim ST,   kemarin.

Menurut Herlian, Dispenbud Kaur harus dievaluasi saat ini, karena adanya indikasi pemotongan dana yang dianggap sebagai fee. Sehingga sangat menghambat semua pembangunan, oleh karena itu pihaknya miminta juga pihak hukum juga melakukan penyidikan, terhadap pembangunan DAK tahun 2012 ini.  “Sebenarnya bukan DAK saja, tapi semua kinerja diknas memang harus dievaluasi, diantaranya pengadaan motor pintar gagal, pemotongan honor guru terpencil. Bupati harus benar-benar melakukan evaluasi,” jelasnya.

Hal senada juga, Komisi III Bidang Anggaran H Sonuhdi SE mengatakan dana DAK pendidikan Dispenbud Kaur, harus segera diaudit berapa untuk pembangunan dan berapa untuk opersional. Disanalah nantinya akan nampak adanya fee yang dimintai tersebut. DPRD akan membentuk pansus untuk mengaudit dana DAK, disamping itu juga pihak hukum silahkan jika ingin mengaudit juga. “Kita memang dari dulu menyikapi kinerja Dispenbud, namun kepala dinasya saat dipanggil selalu mengkir,” jelasnya.

Kadispenbud Kaur M Daud Abdullah SPd melalui Sekretrais  KH Sidarmin Tetap MPd menegaskan bahwa pengerjaan DAK saat ini sekitar 78 persen dalam proses rampung. Namun dengan waktu tinggal 3 hari ini memang belum bisa mengejarnya. Pihaknya mengusahakan akhir tahun rampung. “Kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pengerjaan, namun keterlambatan tersebut tidak ada sama sekali yang namanya fee tetapi karena faktor cuaca, oleh karena itu hal ini pihaknya menjamin sudah sesuai dengan aturan,” jelasnya.(**)