Komisi I Akan Sambangi Kemendagri

Pastikan  Jadwal Pelantikan Junaidi

BENGKULU,BE – Bila dalam waktu 1 hingga 2 hari ini tidak ada kejelasan waktu pelantikan gubernur definitif, Komisi I DPRD Provinsi akan kembali menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebagai wakil rakyat, Komisi I akan mendesak Mendagri agar segera melantik gubernur definitif. Ini setelah sekitar 8 bulan sempat terunda akibat putusan sela PTUN Jakarta yang diajukan mantan Gubernur Bengkulu H Agusrin M Najamudin ST.  “Komisi I akan kembali  mendatangi Kemendagri agar segera melantik Junaidi Hamsyah sebagai gubernur definitif. Jangan ditunda lagi,” kata anggota Komisi I  DPRD Provinsi Drs Inzani Muhammad, kemarin.

Ia mengatakan, Komisi I telah selesai melakukan reses sehingga bila jadwal pelantikan  gubernur belum jelas. Pihaknya akan mendesak Mendagri percepat pelantikan. Proses hukum yang dilakukan oleh Agusrin M Najamudin telah berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu tidak ada alasan bagi Mendagri untuk menunda-nunda pelantikan. “Kalau kendalanya petikan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung, kami juga akan mendatangi MA  untuk meminta  petikan itu. Sehingga tidak  menjadi hambatan pelantikan gubernur definitif,” jelasnya.

Dikatakan Inzani yang juga anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi itu,  pihaknya siap menjadwalkan pelantikan gubernur definitif sisa jabatan 2012-2015. Namun, pihak Kemendagri harus sudah memastikan kesiapan Mendagri untuk melantik gubernur definitif.  “Kapan siap Mendagri, kita akan menjadwalkan. Target kita, dalam minggu ini harus sudah dilantik,” ujarnya.
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Drs Hamka Sabri mengatakan hingga saat ini Kemendagri belum memberikan kepastian jadwal pelantikan, Meski sebelumnya, Pemprov Bengkulu memperkirakan pelantikan akan dilakukan antara tanggal 10 hingga 19 Desember 2012 ini. “Itu baru estimasi (Perkiraan kita) kalau tidak ada hambatan, minggu ini sudah dilantik. Tapi, sampai saat ini kepastiannya (dari Kemendagri) belum ada. Jadi kami masih menunggu,” katanya.

Ia mengatakan berdasarkan koordinasi dengan Kemendagri, Mendagri Gamawan Fauzi juga belum menerima petikan  putusan MA yang akan menjadi dasar pelantikan Junaidi Hamsyah. Dengan adanya petikan tersebut, Mendagri akan meminta izin presiden untuk melantik Junaidi Hamsyah. “Kalau Kepress pemberhentian Agusrin dan pengangkatan Junaidi Hamsyah sudah ada. Tapi, Mendagri masih harus meminta izin Presiden,” imbuh Hamka. (100)