KKP Siapkan Pengganti Trawl Gratis

TURUN: Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja bersama tim melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan FKPD Provinsi Bengkulu membahas polemik trawl di ruang Rafflesia Pemprov Bengkulu, Selasa (6/3).
TURUN: Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja bersama tim melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan FKPD Provinsi Bengkulu membahas polemik trawl di ruang Rafflesia Pemprov Bengkulu, Selasa (6/3).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Konflik nelayan atas penggunaan trawl akhirnya menemukan titik solusi. Kementeriaan Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, langsung terjun ke Bengkulu untuk menengahi konflik nelayan agar tidak berkepanjangan.

Bahkan untuk mencari solusinya, Kementerian KP memastikan akan mengganti ratusan trawl nelayan yang dilarang dilaut Bengkulu dengan alat tangkap ramah lingkungan.

“Untuk alat tangkap trawl dengan kapal dibawah 10 GT, akan kita ganti semua,” ujar Direktur Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja kepada Bengkulu Ekspress, usai menggelar rapat bersama Plt Gubernur di Ruang Rapat Rafflesia Bengkulu, kemarin (6/3).

Dijelaskannya, pergantian alat tangkap trawl menjadi alat tangkap ramah lingkungan ini akan dibagikan secara bertahap kepada nelayan. Untuk saat ini, hanya nelayan yang ada di Kabupaten Mukomuko dan Kota Bengkulu yang dilakukan penggantian alat tangkap trawl secara gratis. Totalnya, untuk di Kota Bengkulu ada sebanyak 126 unit kapal nelayan pengguna trawl dan sebanyak 171 unit kapal nelayan pengguna trawl berada di Kabupaten Mukomuko.

“Sementara dua wilayah ini. Karena memang dua wilayah ini terbanyak kapal menggunakan trawl,” tuturnya.

Penggantian alat tangkap ramah lingkungan secara gratis itu akan dilakukan dalam paling cepat dua minggu kedepan. Sebab, Kementerian KP akan mengajak perwakilan nelayan dari dua kabupaten itu untuk memilih sendiri, alat tangkap ramah lingkungan apa yang cocok di laut Bengkulu. Rencananya, perwakilan nelayanan itu akan dibawa ke Bandung, Pasuruan maupun Tenggerang. Daerah tersebut memiliki pabrik, yang menyiapkan berbagai alat tangkap ramah lingkungan. Baik itu seperti pancing, jaring, maupun alat tangkap lainnya.

“Jadi nanti nelayan sendiri yang memilih. Apa alat tangkap yang cocok untuk cari ikannya. Kalau sudah ditentukan, baru kita berikan kepada para nelayan,” tambah Sjarief.

Sjarief mengatakan, penggantian alat tangkap trawl bagi nelayan yang memiliki kapal dibawah 10 GT itu, agar para nelayan tersebut tetap bisa melaut tanpa ada konflik ditengah-tengah nelayan itu sendiri. Sebab, Peraturan Presiden (Perper) dan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2015 melarang penggunaan trawl bagi nelayan. Untuk nelayan yang menggunakan trawl dengan kapal diatas 10 GT tidak diberikan penggantian alat tangkap. Sebab, nelayan dengan kapal diatas 10 GT sudah termasuk nelayan sejahtera atau nelayan besar. “Yang diatas 10 GT, kita menunggu kesadarannya, untuk tidak menggunakan alat tangkap trawl. Mereka sudah sejehtera, saya kira masih sanggup beli alat tangkap ramah lingkungan,” tegasnya.

Meski masih proses pergantian alat tangkap trawl menjadi alat tangkap ramah lingkungan, para nelayan tersebut masih tetap dilarang tidak menggunakan trawl melaut. Jikapun tertangkap menggunakan trawl, maka harus siap menanggung resiko yang akan dilakukan oleh petugas perairan. “Tetap dilarang. Jadi silahkan bersabar, tunggu mudah-mudahan dua minggu kedepan sampai tiga minggu, alat tangkapnya sudah siap digunakan melaut,” papar Sjarief.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan, solusi yang diberikan Kementerian KP menjadi solusi kongkrit untuk mengatasi konflik nelayan di Bengkulu. Sebab, jika tidak ada penggantian alat tangkap ramah lingkungan, maka nelayan tradisional akan terus menjadi korban. “Kita ingin semua nelayan sama-sama sejahtera dan pemprov tetap komitem penggunaan alat tangkap wajib ramah lingkungan,” terang Rohidin.

Sebelum alat tangkap dibagikan, Plt Gubernur meminta semua Kepala DKP untuk mendata secara rinci nelayan yang benar-benar mendatapakan alat bantuan secara gratis tersebut. Jangan sampai, gara-gara data tidak falid, maka akan kembali menimbulkan konflik ditengah-tengah nelayan. “Data ini penting dna bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai yang benar-benar berhak menerima justru tidak kebagian,” tambahnya.

Bagi nelayan yang menggunakan trawl dengan kapal diatas 10 GT, Rohidin meminta untuk segara mengganti alat tangkap tersebut. Jika para nelayan kekurangan modal, pemprov juga telah menyiapkan kredit lunak melalui Bank Bengkulu dengan bunga cukup kecil 3,5 persen. Masing-masing peminjam maksimal bisa mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp 25 juta.

“Solusi ini juga sudah kita tawarkan. Banyak hal yang membantu para nelayan. Tinggal lagi, sama-sama timbulkan kesadaran untuk saling memperhatikan rezeki orang lain,” pungkas Rohidin.

Dalam pertemuan itu, dihadiri oleh semua pihak. Mulai dari perwakilan Polda Bengkulu, Danrem 041/Gamas Bengkulu Irnando Arnold B Sinaga, Danlanal Bengkulu Letkol Laut (P) Agus Izudin ST, Polair Bengkulu, Plt Kepala DKP Provinsi Bengkulu Ivan Syamsurizal ST MH dan Kepala DKP kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. (151)