Kinerja 7 SKPD Dinilai Buruk

BINTUHAN,BE – Hingga akhir Triwulan ke empat realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sumber dana APBD dari belanja langsung. Sebanyak  28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 15 Kecamatan terdapat 7 SKPD yang berkinerja buruk, karena serapan anggaran  dibawah 50 persen. Pihaknya meminta tujuh SKPD tersebut untuk dievaluasi, kerena  penyerapanya sulit dilakukan. Jika demikian maka pengaruh kepada pelayanan sangat rendah. “Tujuh SKPD tersebut untuk diserahkan kepada bupati, agar bisa dievaluasi kembali. Hal ini jelas sangat disayangkan seharusnya bisa lebih baik. Namun sekarang justru sangat lamban yang kita evaluasi lagi,” ujar Sekda Kaur Drs H Mulyadi Usman MPd,  kemarin.

Dikatakan Sekda, 7  SKPD penyerapanya rendah tersebut yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengelola anggaran Rp 9,4 miliar, baru terealisasi 14,4 persen atau Rp 1,3 miliar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola anggaran Rp 31,6 miliar, baru terealisasi 15,5 persen atau Rp 4,9 miliar. Dinas Pertanian yang mengelola anggaran Rp 7,9 miliar, baru terealisasi 31,1 persen atau Rp 2,4 miliar. Dinas Kesehatan yang mengelola anggaran Rp 7,8, baru terealisasi 34,4 persen Rp 2,7 miliar. Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang mengelola anggaran rP 8,3 miliar, baru terealisasi 37,9 persen atau Rp 3,2 miliar.

Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Tata Kota (BLHDTK) yang mengelola anggaran Rp 3,1 miliar, baru terealisasi 44,5 persen Rp 1,4 miliar. Terakhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengelola anggaran Rp 2,1 miliar baru terealisasi 47 persen atau Rp 1 miliar. Selain itu, Bagian Pembangunan Setda Kaur yang mengelola anggaran Rp 10,2 miliar, baru terealisasi 27,5 persen atau Rp 2,8 miliar. “Kita masih menyoroti SKPD yang masih malas dan lamban memberikan laporan pencapaian target kinerja, sehingga datanya belum diketahui persis. Padahal kita yakin realisasinya lebih besar dari laporan ini. SKPD untuk secepatnya menyerahkan laporannya, sehingga tidak ada asumsi negatif lagi lantaran kurangnya penyerapan,” jelas Sekda.

Menurutnya, Persoalan yang ada dilapangan jika ada yang menghambat, SKPD itu seharusnya melakukan koordinasi dengan SKPD lianya. Dicontohkan sekda, seperti  Dispenbud ingin membangun sekolah, tapi terkendala dengan lahan hal ini coba di koordinasikan dengan Bagian pemerintahan. Begitu juga SKPD lainya, jika penyerapan rendah untuk apa harus anggaran sebanyak itu jika tidak bisa mengatasi. “Kita ini pelayan masyarakat, jika ada kendala coba di koordinasikan. Inilah kelemahan kita selam ini kurang koordinasi. Seperti halnya RSUD berapa kali keluhan masyarakat masuk, setelah adanya laporan ternyata benar karena anggaranya tidak terserap,” jelasnya.

Seperti diketahui bahwa APBD Perubahan tahun 2012 ini Kabupaten Kaur mempunyai anggaran sebasar Rp 228,48 miliar. Bersumber dari DAU dan lain-lain Rp 183,49 miliar, dari dana DAK sebesar Rp 44,98 miliar. Dari dana tersebut hingga triwulan keempat baru terserap Rp 130,5 miliar atau 57,15 persen.”Kita harapkan untuk tahun 2013 lebih optimal, sehingga kinerja SKPD lebih fokus namun kuncinya tetap saling koordinasi antar SKPD,” ungkapnya.(823)