Ketua DPRD MM bersama Ketua Komisi I Sidak Pertanyakan Progres Pembayaran TPP ke pihak BKPSDM

Ketua DPRD MM Ali Saftaini, Ketua Komisi I Armansyah, dan Anggota Komisi H. Maskur bersama Sekretaris BKPSDM, Edi Sungono dan Sekretaris BKD Kasimin menanyakan terkait pembayaran TPP yang merupakan hak dari ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

MUKOMUKO, bengkuluekspress.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu tidak diam dengan nasib para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sama sekali pada Tahun 2021 ini.

Salah satu yang dilakukan, Ketua DPRD Mukomuko, M. Ali Saftaini, SE bersama Ketua Komisi I, Armansyah dan Anggota Komisi I, H. Maskur, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi (BKPSDM), Rabu siang (24/3/2021).

Adapun tujuan kedatangan Ketua DPRD dan anggotanya ini, menanyakan progres pembayaran TPP ke pihak BKPSDM.

Ketua DPRD Ali Saftaini, SE di dampingi Ketua Komisi I Armansyah dan Anggota Komisi H. Maskur saat di wawancarai Awak media ketika melaksanakan sidak di kantor Dukcapil.

“Tujuan kita Sidak ke BKPSDM ini mensupport, mendorong agar TPP ini cepat dilakukan pembayaran oleh Pemkab Mukomuko,” sampai Ketua DPRD.

Selanjutnya Ali mengatakan, laporan yang mereka terima dari pihak BKPSDM, pembayaran TPP bagi PNS di lingkungan Pemkab Mukomuko diperkirakan Bulan April mendatang.

“Pihak BKPSDM menyampaikan kepada kita, persoalan Simona (Sistem Informasi Monitoring dan Pelaksanaan Anggaran) sudah clear, Anjab (Analisis Jabatan) sudah clear. Tinggal lagi penghitungan basic,” ungkap Ali politisi Golkar ini.

Ketua DPRD Ali Saftaini di dampingi Ketua Komisi I Armansyah saat bebincang dengan salah satu staf dilingkungan Pemkab Mukomuko.

Ia juga meminta kepada pihak terkait untuk segera menyelesaikan perhitungan basic, berapa besaran TPP yang bisa diterima oleh masing-masing PNS.

“Segera selesaikan perhitungan basic itu, kemudian segera lakukan pembayaran. Sebab TPP merupakan hak PNS dan anggarannya sudah dialokasikan. Intinya kan tinggal persoalan teknis yang harus dituntaskan segera,” Tutup Ali. (end/Adv).

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*