Kesbanglinmaspol Siapkan Peta Konflik

Kesbanglinmaspol Siapkan Peta Konflik

KARANG TINGGI, BE- Untuk memastikan keamanan di wilayah Benteng, Kantor Kesbangpolinmas menyiapkan peta konflik di Setda Benteng, sebagai pusat info. Peta ini untuk memastikan keamanan di Benteng. Mengingat akhir-akhir ini sering terjadi gejolak dimasyarakat.
“Terutama di daerah kaya industri pabrik. Potensi konfliknya sangat besar. Begitu ada masalah warga langsung demo, jarang sekali warga bermusyawarah dulu,” ujar Yantje Yoehanes, SSos Kepala Kesbangpolinmas, pada BE, kemarin.

Dijelaskan, Peta konflik itu nanti disusun bersama melibatkan Polri dan TNI. Tujuannya untuk menunjang keamanan di wilayah Benteng. Sehingga setiap masalah yang muncul dapat segera ditangani.
”Maunya begitu tahu ada konflik kita langsung bisa mendeteksi dan mengatasi masalah itu,” kata Yantje.

Saat ini jelas Yantje, tim tengah menyusun draft peta tersebut. Pemeriksaan terkait riwayat masing-masing kecamatan pun dilakukan. Termasuk keberadaan perusahaan diwilayah suatu kecamatan.

Saat ini  hampir di seluruh kecamatan ada pabri. Baik itu perusahaan batubara maupun perkebunan.Hanya beberapa kecamatan saja yang minim perusahaan, seperti Pondok Kubang. Sementara KecamatanTalang Empat, Pondok Kelapa, Karang Tinggi, Pematang Tiga, Pagar Jati dan Taba Penanjung, semuanya ada pabrik.
Saat ini kata Yantje antara karyawan dan perusahaan, bahkan perusahaan dengan warga sering terjadi konflik.  Terutama masalah upah kerja yang tak sesuai, serta kerusakan lingkungan dan jalan yang kerap diprotes masyarakat. Semua masalah ini harus ditangani dengan baik, agar tidak terjadi hal-hal yang fatal.

Disisi lainKesbangpolinmas saat ini juga mulai memverifikasi ormas OKP yang ada di Benteng. Terutama OKP yang dinilai belum memiliki data lengkap, baik kepengurusan dan administrasi lainnya. Dari sejumlah verifikasi diperoleh 21 LSM, 11 Ormas dan 1 OKP yang dinyatakan aktif di Benteng. “Sudah kami verifikasi diperoleh 21 LSM, 11 Ormas dan 1 OKP yang benar-benar terdaftar di Benteng dan dianggap ilegal. Mereka yang diverifikasi telah memiliki kejelasan sekreriat dan keanggotaan,” kata Yantje Yoehanes.

Pembinaan terhadap Ormas selalu ditekankan mengingat beberapa ormas dan LSM dinyatakan tidak berlaku lagi di Benteng. LSM dan Ormas itu, yakni Cahaya Benteng, Ganses, Serawai, KPPS Perhuttani, Cahaya, Topan RI, Bina Vitalis, Grashi, Gempur, Gertasi, LSM GERPPU, LSM LSPPB, GEMPK, GARDA-P3ER, sedang ormas yakni Kosgoro, SPSI, Pengurus Dewan Pendidikan, Komnaspan, PGRI, LDII, IKADI, JATMIN, LKKAD, LKHNSI, LSKM, BMR-BENTENG, MUI, LSKM, sedang OKP yakni KNPI.

“Pembinaan selalu kita lakukan. Sejauh ini mereka yang terdata baru sejumlah itu. Karenanya, mereka perlu memverifikasi keberadaannya,” ungkap Yantje.
Di samping itu, Yantje mengingatkan agar LSM dan ormas selalu memperhatikan kaidah yang ada dan tidak menakut-nakuti instansi dan lembaga yang ada. temasuk masyarakat. “Agar diperhatikan LSM dan Ormas memenuhi etika yang ada dan tidak menakuti instansi ataupun warga masyarakat,” jelas Yantje. (122)