Kerugian Capai Rp 200 Juta

BENGKULU, BE – Pelantikan Junaidi Hamsyah menjadi Gubernur Bengkulu batal. Ini menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit. Informasinya kerugian mencapai Rp 200 juta. “Anggaran yang digunakan hanya anggaran rutin saja. Saya kira tidak sampai Rp 500 juta, tetapi secara rinci saya tidak mengetahui, karena sudah diurus teknis,” ujar Sekwan DPRD Provinsi Sofwin Syaiful, SH kemarin. Ia mengakui segala sesuatu terkait pelantikan sudah disiapkan antara lain katering, sewa tenda, sewa kursi, undangan, spanduk dan kebutuhan lainnya. Sekitar 900 undangan juga sudah disebar hingga ke daerah tertangga. Bahkan beberapa undangan sudah datang untuk menghadiri pelantikan parpurna pelantikan Junaidi Hamsyah menjadi Gubernur Bengkulu. Pantauan BE, di sekitar DPRD Provinsi pagi kemarin sudah dipenuhi dengan karangan bunga. Ucapan selamat pelantikan Junaidi Hamsyah menjadi Gubernur Bengkulu itu dikirim dari berbagai instansi. Diantaranya Akses, Jasaraharja, perusahaan pertambangan dan perkebunan. Bahkan, ada karangan bunga kiriman Menko Perekonomian Ir Hatta Rajasa. Tak berbeda di kediaman dinas Wagub, sudah dipersiapkan acara syukuran. Keluarga Junaidi dari kampung halaman Bengkulu Utara terlihat memenuhi kediaman dinas. Mereka seyogyanya akan menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Tapi, sayangnya keputusan PTUN, Jakarta, Senin (14/5) mengubah segalanya. Majelis hakim yang diketuai Tedi Romiyadi SH dengan anggota Jumanto SH dan Sri Hartanto SH meminta Presiden RI dan Mendagri untuk menunda pelantikan Plt Gubernur Junaidi Hamsyah sebagai gubernur definitif sampai sengketa tata usaha negara ini berkekuatan hukum tetap.

Meski demikian, DPRD Provinsi kemarin tetap menggelar rapat paripurna sesuai jadwal. Sekitar Pukul 09.00 WIB, Plt Gubernur H Junaidi Hamsyah datang ke DPRD Provinsi untuk menghadiri rapat paripurna tersebut. Tetapi, pakaian yang dikenakan bukan berwarna putih, melainkan cokelat seperti yang dikenakan biasanya. Para anggota DPRD Provinsi juga berpenampilan berbeda seperti hari biasanya. Mereka mengenakan jas dan kemeja putih serta berdasi. Mereka tampak rapi, tidak seperti biasanya karena kemarin diperkirakan akan menjadi hari bersejarah. Setelah semua kumpul, Pukul 09.30 WIB, Ketua DPRD Provinsi H Kurnia Utama membukan sidang paripurna istimewa pelantikan Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah sisa masa jabatan 2010-2015. Lagu Indonesia raya menggema di ruang rapat paripurna tersebut. Setelah itu, Kurnia Utama mempersilahkan Sekretaris DPRD Provinsi Sofwin Syaiful membacakan surat masuk. Ia membacakan radiogram dari Kementerian Dalam Negeri yang ditanda tangani Sekjen Kemendagri Diah Anggraini atas nama Menteri Dalam Negeri. Isinya memerintahkan DPRD Provinsi menunda pelantikan wagub menjadi gubernur sampai ada kebijakan lebih lanjut. Ketua DPRD Provinsi Kurnia Utama akhirnya menutup rapat paripurna dan menunda hingga waktu yang belum ditentukan. Tidak ada satu anggota DPRD-pun yang interupsi terkait penundaan pelantikan tersebut. Rapat akhirnya ditutup, seperti biasanya Plt Gubernur H Junaidi Hamsyah bersalam-salaman dengan anggota DPRD Provinsi.

Evaluasi e-KTP Batal

Tak hanya pelantikan saja yang ikut batal, Mendagri juga membatalkan rapat evaluasi program e- KTP di Provinsi Bengkulu. Rencananya Mendagri akan mengumpulkan bupati dan walikota melakukan evaluasi program e-KTP dan memberikan penghargaan terhadap terhadap kepala daerah yang maksimal melaksanakan program tersebut. “Kunjungan Mendagri batal, sehingga rapat evaluasi program E-KTP dengan Bupati dan Walikota juga dibatalkan,” kata Hamka Sabri Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov, kemarin. Ia mengatakan Mendagri semua akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang sudah maksimal melaksanaan program e-KTP tersebut. Diantaranya Kota Bengkulu, Seluma, Kepahiang, Kota Bengkulu. Secara umum, Pemprov Bengkulu berkomitmen menuntaskan program e-KTP akhir 2012. “Program E-KTP di enam kabupaten akan tuntas pada akhir 2012 memang sesuai target pemerintah,” katanya. Ia mengatakan seharusnya Mendagri Gamawan Fauzi, akan menghadiri evaluasi dan pemberian penghargaan kepada empat pemerintah kabupaten dan kota yang sudah menuntaskan E-KTP. Namun pembatalan pelantikan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah untuk sisa masa jabatan 2010-2012 membuat agenda tersebut juga dibatalkan. Mengenai program e-KTP untuk 6 Kabupaten lainnya antara lain Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kaur dan Bengkulu Selatan akan dituntaskan akhir 2012. “Enam kabupaten ini masih dalam proses dan diharapkan selesai pada akhir tahun secara serentak,” katanya. Bagi daerah yang masih terbatas fasilitas listriknya akan dibantu dengan penyediaan genset. Ratusan desa di Provinsi Bengkulu belum terjangkau penerangan sehingga dikhawatirkan akan menjadi kendala program E-KTP. “Untuk daerah yang tidak ada penerangan seperti Pulau Enggano, karena PLN belum masuk ke pulau itu, akan dibantu dengan genset,” ujarnya.(100)